Lingkar.co – Bupati Pati Sudewo bersama Wakil Bupati Risma Ardhi Chandra, telah menjalani 100 hari pertama masa jabatan mereka dengan berbagai program pembangunan yang mendapat sambutan positif sekaligus menimbulkan kontroversi di masyarakat.
Sejak dilantik pada 20 Februari 2025, fokus utama pemerintahan Sudewo-Chandra adalah meningkatkan sektor pendidikan, agroindustri, dan infrastruktur. Salah satu terobosan penting adalah kerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya Pertamina, untuk memberikan pendidikan gratis bagi anak-anak berprestasi dari keluarga kurang mampu.
“Kami ingin memastikan tidak ada anak berprestasi yang terhambat masalah ekonomi,” ujar Sudewo, belum lama ini.
Di sektor agroindustri, pemerintah daerah mendorong pengembangan potensi di Gunungwungkal dan Gembong agar produk pertanian dan perikanan, seperti ikan nila, bisa menembus pasar nasional dan internasional.
“Agroindustri adalah tulang punggung ekonomi daerah kita. Kami berupaya memperkuat pemasaran dan meningkatkan nilai tambah produk lokal,” kata Sudewo.
Perbaikan infrastruktur juga dilakukan, termasuk renovasi jalan sepanjang 111 kilometer dan revitalisasi Masjid Agung sebagai ikon daerah. Selain itu, Pati menerima bantuan dana Rp 150,6 miliar dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk pembangunan sarana dan prasarana desa.
Namun, hingga 100 hari kerja ini, kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen menjadi sorotan utama dan memicu protes dari warga. Bahkan, kebijakan menaikkan tarif PPB ini juga berujung aksi demonstrasi yang dilakukan oleh puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) pada Selasa (3/6/2025).
“Alasan kenaikan PBB karena pendapatan pajak lebih rendah dari kabupaten lain dan tidak naik selama 14 tahun, itu tidak tepat. Pemkab tidak bisa asal menaikkan PBB-P2 sebesar 250 persen,” kata Sudewo.
Bupati Sudewo menjelaskan bahwa kenaikan PBB adalah penyesuaian pertama dalam 14 tahun yang diperlukan untuk membiayai pembangunan berkelanjutan.
“Kalau ada yang tanya uang negara untuk apa kok masih narik pajak, tanyanya jangan ke saya, tanya ke pemerintah sebelumnya. Saya gunakan untuk membangun jembatan, jalan, renovasi masjid, perbaikan RSUD, dan renovasi GOR,” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa dana dari pemerintah pusat tidak cukup sehingga partisipasi masyarakat melalui pajak sangat penting.
Selain itu, penanganan banjir juga menjadi perhatian serius, dengan upaya konkret untuk mengatasi banjir di beberapa kecamatan rawan seperti Kayen, Jakenan, dan Pati Kota. (*)