Antisipasi Kelangkaan Pupuk Di Musim Tanam, Wakil Ketua DPRD Blora Buka Suara

Lingkar.co – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Siswanto, memberikan tanggapan kepada salah satu petani yang memberikan masukan kepada pemerintah daerah setempat terkait pupuk, meskipun saat ini belum memasuki musim tanam.

Hal tersebut disampaikannya saat ditemui awak media, usai menghadiri acara di wilayah kecamatan Ngawen pada Selasa (25/07/2023) siang.

Menurutnya, pemerintah Kabupaten Blora harus hadir di tengah-tengah masyarakat dan khususnya di kalangan petani, karena saat inilah peran stakeholder yang ada sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi kelangkaan pupuk di musim tanam mendatang.

“Jadi, kebutuhan pupuk di Kabupaten Blora ini harus diperiksa lagi oleh Pemkab. Yakni dengan mengundang sembilan distributor. Mulai dari Januari sampai dengan Juli, yang sudah keluar dan ditebus oleh petani melalui Kios Pupuk Lengkap (KPL) sudah berapa? Kemudian, ketersediaan pupuk mulai hari ini sampai akhir 2023 berapa? Ini harus diperiksa betul, supaya nanti saat musim tanam, tidak kebingungan lagi soal pupuk. Apalagi pada bulan Oktober sudah mulai musim hujan,” ucapnya.

Lebih lanjut, Siswanto juga mengaku belajar dari tahun sebelumnya, maraknya kegaduhan pupuk di kalangan petani disebabkan oleh belum siapnya pemerintah dalam mengantisipasi kelangkaan pupuk di musim tanam.

Maka dari itu, untuk mencegah hal itu terjadi kembali, pihaknya menyarankan agar pemerintah daerah dan khususnya satgas Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) untuk segera mempersiapkan sejak dini mengantisipasi kelangkaan pupuk di musim tanam mendatang.

“Jangan pas saat orang mencari pupuk, pupuknya tidak ada, baru lagi ramai, ribut, itu harus dihindari. Lha ini mumpung sekarang kebutuhan pupuk kan masih belum terlalu banyak, misal untuk jagung atau yang lain, palawija, itu mumpung agak longgar, ini kita harus antisipasi dan persiapan, agar ketersediaannya nanti cukup. Lha kalau tidak cukup, bagaimana? Apakah harus pupuk organik atau pupuk nonsubsidi, petani harus kita edukasi,” ungkapnya.

“Maka kami merekomendasikan kepada KP3 yang diketuai oleh Pak Sekda dan juga Kepala Dinas Pertanian, supaya mendata sekarang. Ini tanggung jawab kita bersama, ayo saling mengingatkan sejak awal. Jangan pas waktunya petani membutuhkan pupuk, baru pada ramai. Bahkan tahun lalu, karena pupuk sulit, sampai-sampai truk diberhentikan karena butuh pupuk,” ungkapnya.

DUDUK BERSAMA MENCARI SOLUSI

Ketika disinggung awak media, apakah nantinya kedepan pihaknya akan melakukan pertemuan atau rapat dengan stakeholder yang ada untuk menyelesaikan permasalahan pupuk, Siswanto dengan tegas memberikan jawaban bahwa akan secepatnya berkordinasi.

“Iya, tentunya kami nantinya akan menyampaikan kepada Ketua Komisi B, Pak Yuyus Waluyo, dan jajaran Komisi B untuk mengundang Dinas Pertanian dan KP3. Tetapi sebelum itu, tentunya anggota Komisi B harus terjun ke lapangan dulu, berinteraksi dengan masyarakat supaya punya bahan, benar kan,” terangnya.

“Jangan sampai seperti dulu, pernah pupuk mengendap di gudang, petani butuh pupuk akhirnya tidak bisa keluar, katanya karena input apa dan apa. Kalau warga kan tidak tahu birokrasinya, mereka biasanya mendapatkan 5 karung pupuk, 5 karung ditebus. Ini mumpung longgar, ayo bersama-sama DPRD, Komisi B, KP3, dinas pertanian, distributor, kita undang duduk bersama cari solusi di awal, jangan baru pas ramai baru pada heboh, baru bertindak,” terangnya kembali.

Siswanto, pun berharap kepada petani yang ada di Kabupaten Blora agar jangan takut untuk mengadu kepadanya terkait masalah pupuk, jika ada kendala di lapangan.

“Petani bisa berkordinasi ke pak lurah, pak kades, terus ke PPL biasanya kan itu. Itu pun harus cepat disalurkan informasi itu ke atas, jangan sampai dari bawah, misalnya tidak di follow up. Kadang juga banyak kok KPL tidak berkoordinasi dengan pak kades, ini fakta kami yang selalu terjun di lapangan, jadi KPL sama pak kades itu harus sinergi juga. Biar apa? Supaya pak kades itu mengerti kebutuhan petani terkait pupuk, berapa kebutuhan petani, berapa kebutuhan KPL, ada rakor antara kades KPL, pak Babinsa, babinkamtibmas diajak rembukan, kelompok tani Gapoktan, biar tahu sebenarnya kebutuhan, kekurangan, dan yang sudah ditebus. Kan mudah kalau semua terkoordinasi seperti itu,” bebernya.

“Selama ini kades ada yang tidak mengerti, apa-apa itu urusannya KPL, ada yang begitu. Tak hanya itu, ada lagi nanti di tingkat kecamatan Forkopimcam ada yang tidak tahu pupuk, itu urusannya distributor (bilangnya begitu), iya betul ini urusan distributor, tapi soal tebus-menebus, beli-membeli, ini urusan rakyat kita,” bebernya kembali.

Terakhir, pihaknya juga berharap agar ke depannya distributor pupuk yang ada di wilayah kota dengan julukan penghasil minyak dan jati ini selalu memberikan informasi kepada pihak yang berwenang. Tentunya hal tersebut bukan tanpa alasan, sebab jika saling melengkapi, terkait permasalahan pupuk akan tertangani dengan baik.

“Kadang camat juga tidak mengerti, iya karena mem

ang distributor tidak memberi tahu ke camat, camat juga tidak mau bertanya, tidak usah saling menuduh tidak akan jelas kalau terus begitu,” jelasnya.

“Makanya ayo, bersama-sama antisipasi untuk persiapan kebutuhan pupuk petani kita. Jadi bupati, camat, kades ini warga kita, petani kita, sementara kalau distributor, KPL, mereka kan pedagang, mereka yang menjualkan pupuk bersubsidi kepada rakyat kita, jadi kami peduli karena itu rakyat kita yang beli dan membutuhkan,” jelasnya kembali.

Penulis: Lilik Yuliantoro