Lingkar.co – Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo menyatakan dukungannya terhadap gagasan Presiden RI Prabowo Subianto untuk menata ulang sistem politik, khususnya mekanisme pemilu yang dinilai berbiaya mahal dan sarat praktik transaksional.
Bamsoet—sapaan akrabnya—menilai penataan sistem politik menjadi kebutuhan mendesak agar demokrasi berjalan lebih substansial dan tidak terjebak pada pola transaksional.
“Jadi, intinya dalam berbagai kesempatan, terakhir saya masih ingat waktu di Sentul, Presiden Prabowo mengatakan bahwa kita harus penataan ulang sistem politik. Yang substansial, tidak seperti hari ini, yang transaksional, yang brutal,” ujar Bamsoet menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Minggu, (15/2/2026).
Ia menilai tingginya biaya politik dalam setiap penyelenggaraan pemilu turut berkontribusi terhadap maraknya praktik korupsi.
Menurutnya, langkah pembenahan sistem politik dimungkinkan secara konstitusional dan mekanismenya akan dibahas di DPR bersama pemerintah.
“Pemilu yang berbiaya tinggi yang menimbulkan korupsi di mana-mana. Saya tidak tahu dari mana kita mulai penataan ini, tetapi yang pasti penataan sistem politik itu ada di Undang-Undang, itu berada di DPR yang akan dibicarakan kepada pemerintah,” menurutnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya reformulasi sistem politik agar pelaksanaan pemilu yang menyedot anggaran besar tidak terus membebani keuangan negara.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam sambutannya pada peringatan HUT Ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada 12 Desember 2025.
“Kita, semua merasakan demokrasi yang kita jalankan ada sesuatu atau beberapa hal yang harus kita perbaiki bersama-sama. Menurut saya, kita harus perbaiki sistem, dan kita tidak boleh malu untuk mengakui bahwa kemungkinan sistem ini terlalu mahal,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengajak para ketua umum dan pimpinan partai politik untuk bersama-sama mengevaluasi sistem politik yang dinilai menghabiskan puluhan triliun rupiah hanya dalam satu hingga dua hari pelaksanaan pemilu.
“Saya lihat, negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih ya sudah DPRD itu lah milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit, keluar duit, keluar duit, kayak kita kaya,” ujarnya.
Penulis: Putri Septina