Lingkar.co – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan pembangunan 100 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) pada tahun 2025 dengan nilai anggaran mencapai Rp 2,2 triliun. Program ini bertujuan membangun kampung nelayan modern yang produktif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Trian Yunanda, mengatakan bahwa saat ini KKP tengah menyusun detail desain dan rencana anggaran biaya untuk pembangunan KNMP.
“Kami sedang marathon pembahasan dengan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan. Jika semua proses berjalan sesuai rencana, kontrak proyek pembangunan bisa dilakukan pada Juli 2025,” ujarnya dalam acara Morning Sea di Jakarta, Senin (16/6/2025).
Trian menjelaskan, pembangunan satu kampung nelayan diperkirakan menelan biaya sekitar Rp 22 miliar.
“Totalnya sudah tahu, Rp 22 miliar dikali 100 lokasi KNMP, yakni Rp 2,2 triliun,” jelasnya.
Anggaran tersebut, katanya, berasal dari anggaran biaya tambahan (ABT) yang dipisahkan dari pagu anggaran KKP sebelumnya.
KKP juga mencontohkan pembangunan Kampung Nelayan Modern di Desa Samber Binyeri, Kabupaten Biak Numfor, Papua, yang selesai dalam tiga bulan dengan anggaran sekitar Rp 20 miliar sebagai acuan pembangunan di lokasi lain.
“Kami membangun di Biak dengan anggaran Rp 20 miliar yang menjadi acuan per lokasi,” tambah Trian.
Untuk memastikan pembangunan tepat sasaran dan berkualitas, KKP akan mengundang Dinas Kelautan dan Perikanan dari calon lokasi unggulan guna menyelaraskan rencana dan kesiapan teknis.
“Proses seleksi secara paralel kita siapkan pra-desain dan perencanaan matang agar target 100 lokasi rampung dalam empat bulan,” kata Trian.
Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik, Doni Ismanto Darwin, menegaskan bahwa KNMP bukan sekadar pembangunan fisik.
“Kampung Nelayan Merah Putih ini bukan sebatas proyek membangun, tapi bagaimana memastikan pembangunan yang dilakukan menghasilkan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Selain aspek teknis, KKP juga menghadapi tantangan terkait status kepemilikan lahan di beberapa daerah. “Kami tidak mungkin membangun di lokasi yang tidak jelas kepemilikannya,” ujar Trian.
Program KNMP merupakan bagian dari target jangka panjang KKP untuk membangun 1.100 kampung nelayan hingga 2027. Diharapkan program ini dapat mentransformasi ruang hidup nelayan menjadi lebih produktif, mandiri secara ekonomi, dan berkelanjutan, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat sektor kelautan nasional. (*)