Beberapa Pasal RKUHP Berpolemik, Sekertaris FPPP DPR RI Beri Penjelasan

Sekertaris FPPP DPR RI Achmad Baidowi (tengah) saat bersama dengan Ketua KPU Jateng Paulus Widantoro (kiri) dan Ketua PW GMPI Jateng Nurul Furqon (kanan). NURSEHA/LINGKAR.CO
Sekertaris FPPP DPR RI Achmad Baidowi (tengah) saat bersama dengan Ketua KPU Jateng Paulus Widantoro (kiri) dan Ketua PW GMPI Jateng Nurul Furqon (kanan). NURSEHA/LINGKAR.CO

JAKARTA, Lingkar.co – Sekertaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPP) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Achmad Baidowi memberikan penjelasan terkait beberapa pasal yang menurut masyarakat bermasalah di RKUHP yang baru disahkan. Hal tersebut ia sampaikan melihat banyaknya keresahan masyarakat dan pemberitaan yang beredar di media sosial dan media mainstream.

Menurut Achmad Baidowi, masyarakat mengkhawatirkan dengan pasal-pasal terkait dengan penghinaan pejabat negara dan lembaga pemerintah, kemudian demonstrasi dan pers. Hal tersebut dengan ramainya pembahasan masyarakat di media sosial hingga sempat trending di twitter.

Direktur-Lingkar-co-Ninin-Dewi-Ariyati

“Pasal 218 misalnya, yang berkaitan dengan penyerangan harkat dan martabat presiden. Di KUHP yang lama kan juga sudah diatur. Justru yang sekarang (RKUHP, red) lebih lunak, karena di ayat-ayatnya menyebut tidak termasuk penghinaan apabila dilakukan untuk kepentingan umum,” Katanya.

Pasal selanjutnya (pasal 219, red) menyebutkan tentang bagaimana penyerangan harkat dan martabat presiden yang tertuang dalam pasal sebelumnya. Kemudian pasal 220 RKUHP berbunyi

  1. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 218 dan 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan.
  2. Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis oleh presiden dan/wakil presiden.

Ketum PP GMPI tersebutpun menjelaskan terkait dengan pasal 240 yang hampir mirip dengan pasal 218 yang masyarakat khawatirkan. Menurutnya, yang patut menjadi diskusi adalah siapa yang berhak melapor, dan pasal ini bagus karena melindungi lembaga negara.

“Di ayat 1 (pasal 240, red) yang perlu kita diskusikan itu yang berhak melapor itu siapa. Tapi ini menjadi pasal yang bagus karena melindungi lembaga negara dari kerusakan yang bisa saja masyarakat lakukan. Merusak rumah orang saja ada pidananya, apalagi lembaga negara,” ungkap Awiek sapaan akrabnya kepada Lingkar.co melalui pesan singkat, Selasa (6/12/2022).

Terkait Kebebasan Berpendapat dan Kebebasan Pers

Sementara itu, Awiek pun mengungkapkan terkait dengan kebebasan berpendapat yang perlu masyarakat sampaikan. Penyelenggaraan demonstrasi memang sudah sepatutnya ada peraturan yang mengatur agar tetap tertib.

“Jadi, melakukan aksi unjukrasa atau demo itu perlu ada peraturannya. Yang menjadi catatan itu terkait ijin melakukan aksi. Karena adanya nomenklatur ijin yang dapat menjadi unsur pidana,” Jelas DPR RI Dapil Jatim XI tersebut.

Kemudian Achmad Baidowi juga meminta untuk rekan-rekan jurnalis untuk tetap tenang dan tak khawatir. Mengingat pasal 263 yang ada indikasi jurnalis dapat dipidana karena menyebarkan kabar yang menimbulkan keonaran tidak akan terjadi.

“Pasal ini bagus untuk menghindari dan meminimalisir berita hoax. Untuk rekan-rekan jurnalis, kan memiliki lex spesialis melalui UU Pers, jadi kriminalisasi wartawan dengan menggunakan pasal tersebut menjadi minim. Sepanjang teman-teman jurnalis menjalankan tugasnya dengan baik dan benar. Jadi teman-teman jurnalis tak perlu mengkhawatirkan itu,” pungkas Awiek yang juga sempat menjadi redaktur Harian Sindo.

Ada Potensi Besar Perubahan UU KUHP Melalui Judicial Review

Di tempat lain, tim Lingkar.co menemui Bambang Riyanto dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mabadi Semarang. Bambang mengatakan adanya potensi besar perubahan RKUHP melalui Judicial Review pada pasal 264 RKUHP.

Pada pasal 264 yang berbunyi:

Setiap orang yang menyiarkan berita yang tidak pasti, berlebih-lebihan atau yang tidak lengkap sedangkan diketahuinya atau patut diduga, bahwa berita demikian dapat mengakibatkan kerusuhan di masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2(dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.

Menurutnya, pasal tersebut kurang lengkap dalam menjelaskan detil terkait berita tidak pasti, berlebih-lebihan atau tidak lengkap. Karena tidak adanya penjelasan tentang frasa-frasa yang ia sebutkan dalam pasal tersebut.

“Kemungkinan adanya perubahan di pasal ini (pasal 264, red) bisa sangat besar kalau ada yang mengajukan judicial review. Karena tidak adanya penjelasan terkait berita tidak pasti itu yang seperti apa. Kemudian berlebih-lebihan itu yang bagaimana. Dan tidak lengkap itu juga yang bagaimana. Ini masih sangat karet,” katanya di Semarang.

Sebelumnya, DPR melalu sidang paripurna telah mengesahkan RKUHP menjadi UU pada Selasa (6/12/2022).

“Apakah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini dapat disahkan menjadi undang-undang?,” tanya pimpinan sidang Sufmi Dasco Ahmad.

“Setuju,” jawab peserta sidang DPR RI.

Penulis: Muhammad Nurseha

Editor: Muhammad Nurseha

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!