Sebanyak 20.000 buruh dijadwalkan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa (29/9/2026). Aksi tersebut merupakan bagian dari pengawalan pembahasan dan rencana pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Ketenagakerjaan.
Adanya kegiatan tersebut berpotensi berdampak pada kondisi lalu lintas di sejumlah ruas jalan di sekitar kawasan DPR/MPR RI. TMC Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat mengantisipasi kemungkinan terjadinya kemacetan lalu lintas serta rekayasa arus secara situasional di kawasan tersebut.
"Sehubungan dengan adanya kegiatan di sekitar kawasan Gedung DPR/MPR RI pada Selasa, 29 September 2026, masyarakat diimbau mengantisipasi kemungkinan terjadinya kepadatan lalu lintas di sejumlah ruas jalan sekitar kawasan tersebut," tulis TMC Polda Metro Jaya melalui akun Instagram @tmcpoldametro, Senin (28/9/2026)
Sejumlah ruas jalan di sekitar Gedung DPR/MPR RI yang perlu diwaspadai pengguna jalan karena diperkirakan mengalami kepadatan.
Berikut ruas jalan tersebut: Jalan Gatot Subroto Jalan Gerbang Pemuda Jalan Palmerah Timur Jalan Gelora Jalan Asia Afrika Jalan Tentara Pelajar Jalan Pejompongan Raya Kawasan Semanggi Arus lalu lintas akan diarahkan dan dilakukan rekayasa secara situasional menyesuaikan kondisi di lapangan.
Pengguna jalan juga diimbau mengatur waktu perjalanan, menggunakan rute alternatif, serta mengikuti arahan petugas untuk menjaga kelancaran dan keamanan lalu lintas.
Demo buruh bawa 11 tuntutan Dalam aksi hari ini, massa buruh dari Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) akan menyampaikan aspirasi terkait RUU Perlindungan Ketenagakerjaan.
Kepala Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia, Sunarno, mengatakan, aksi digelar untuk mengawal agar aturan tersebut dapat mengakomodasi kepentingan para pekerja.
"Tentu kami besok juga akan melakukan aksi pengawalan. Aksi demonstrasi yang akan dilakukan di gedung DPR dalam agenda tentu adalah bagaimana agar undang-undang ketenagakerjaan berpihak kepada kaum buruh," kata Sunarno dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Senin (28/9/2026).
Selain mengawal pembahasan RUU, buruh berharap dapat melakukan audiensi dengan perwakilan parlemen untuk mengetahui perkembangan pembahasannya. Ketua Umum Gerakan Buruh Seluruh Indonesia (GSBI) Rudi HB Daman mengatakan, pihaknya mendapat informasi bahwa massa buruh akan diterima pimpinan DPR.
"Informasinya, kami akan diterima oleh pimpinan DPR besok. Siapa yang akan menerima, kami enggak tahu," kata Rudi kepada wartawan, Senin.
Buruh membawa 11 tuntutan dalam aksi tersebut, yaitu:
Mewujudkan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan yang pro terhadap buruh.
Menjamin kepastian kerja, menghentikan eksploitasi sistem outsourcing dan karyawan kontrak, serta mencegah penyalahgunaan pemagangan.
Menjamin hak upah buruh secara layak dan bermartabat serta menghapus sistem koefisien nilai tertentu yang dinilai tidak jelas.
Menjamin dan melindungi pekerja platform, termasuk pekerja media, pekerja ojek online, serta pekerja yang terdampak transisi iklim.
Menjamin hak pesangon buruh dan mencegah PHK secara sepihak.
Memperkuat serikat pekerja.
Menjadikan keselamatan dan kesehatan kerja serta kesejahteraan pekerja sebagai tujuan utama pembangunan.
Memberikan sanksi dan penegakan hukum bagi perusahaan yang melanggar hak-hak buruh.
Menjamin dan melindungi buruh perempuan, termasuk terkait hak cuti haid.
Memberikan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas dan pekerja rentan lainnya.
Menjalankan program upskilling dan reskilling buruh Indonesia untuk menghadapi perubahan dari pekerjaan konvensional menuju teknologi dan otomatisasi.