Lingkar.co – Badan Gizi Nasional (BGN) merespons video yang beredar berisi pernyataan Ketua BEM Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto, terkait klaim mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut meraup keuntungan bersih hingga Rp1,8 miliar per tahun.
Wakil Kepala BGN Bidang Operasional, Sony Sonjaya, menegaskan bahwa narasi tersebut tidak sesuai dengan fakta teknis maupun skema pembiayaan program.
Menurut Sony, angka Rp1,8 miliar yang disebutkan dalam klaim tersebut bukanlah keuntungan bersih, sebagaimana disampaikan dalam video yang beredar, melainkan estimasi pendapatan kotor maksimal dalam satu tahun operasional.
“Mitra mendapatkan untung bersih Rp1,8 miliar per tahun adalah asumsi fiktif yang tidak berdasar pada realitas bisnis dan investasi. Padahal, Rp1,8 miliar bukan keuntungan bersih, melainkan pendapatan kotor maksimal,” ujarnya, Sabtu (21/2/2026).
Ia menjelaskan, perhitungan tersebut berasal dari estimasi Rp6 juta per hari yang dikalikan 313 hari operasional dalam setahun, dengan hari Minggu sebagai hari libur. Jika dihitung, totalnya mencapai sekitar Rp1,87 miliar per tahun.
Namun demikian, angka tersebut masih harus dikurangi berbagai komponen biaya, mulai dari investasi awal, operasional harian, pemeliharaan fasilitas, depresiasi aset, hingga risiko usaha lainnya.
Sony juga membantah dugaan adanya penggelembungan harga bahan baku yang turut disinggung dalam isu tersebut. Ia menilai tudingan tersebut hanya asumsi tanpa dasar pembuktian yang jelas.
Selain itu, BGN menepis narasi yang mengaitkan kepemilikan dapur MBG dengan pihak yang diasosiasikan dengan partai politik tertentu. Ia memastikan program MBG dijalankan sesuai aturan dan tidak ditujukan untuk kepentingan politik.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa mitra yang ingin memperoleh insentif wajib membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sesuai petunjuk teknis 401.1 Tahun 2026 dengan standar yang ketat.
Estimasi investasi awal yang harus disiapkan mitra berkisar antara Rp2,5 miliar hingga Rp6 miliar, tergantung lokasi dan harga lahan, seperti di Jakarta, Bali, Batam, atau Papua. Dana tersebut mencakup pengadaan lahan seluas 500–800 meter persegi serta pembangunan dapur industri sekitar 400 meter persegi.
Fasilitas yang dipersyaratkan meliputi 8–10 unit AC, 16 titik CCTV, instalasi listrik tiga fase, sistem filtrasi air standar air minum, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), lantai granit atau epoksi antibakteri, ruang kantor, tempat tinggal karyawan, hingga peralatan masak berskala industri.
Selain itu, mitra juga wajib menyiapkan tenaga relawan terlatih serta mengurus sertifikasi seperti Sertifikat Laik Hygiene dan Sanitasi (SLHS) dan sertifikasi halal. (*)