Semarang, Lingkar.co – Pimpinan Cabang (PC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kota Semarang menilai proses rekrutmen Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) berbasis komputer atau computer assisted test (CAT) tidak transparan. Abdur Rahman (Gus Dora) selaku ketua badan otonom (Banom) kepemudaan Nahdlatul Ulama di ibukota Jawa Tengah ini pun menyayangkannya.
“Kita pada kesempatan kali ini ingin menyampaikan bahwa terkait proses yang dilalui dalam seleksi Panwascam. Kami merasa ini ada sesuatu yang kurang transparan,” kata Abdur Rahman didampingi Ketua Lembaga Studi Demokrasi dan Pemilu (LSDP) Ansor Kota Semarang, Zulfikar dalam jumpa pers yang digelar hari ini, Rabu (19/10/2022) di Tadur Cafe, Mugassari Kota Semarang
Aktivis yang pernahenjabat Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMIJ) Kota Semarang ini pun menerangkan CAT untuk test tertulis dalam seleksi Panwascam tidak seperti test CAT bagi calon pegawai aparatur sipil negara (ASN) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). CAT pada test calon ASN dan P3K nilainya bisa muncul seketika dan hasilnya bisa diketahui oleh seluruh peserta seleksi maupun publik, sementara CAT pada Panwascam tidak demikian.
“Kemarin, pada waktu seleksi Panwascam itu model CAT tapi kok malah Closed (tertutup), yang tahu nilainya hanya panitia, peserta dan Pengeran (Allah Yang Maha Tahu,-red) yang tahu,” tukasnya.
Oleh sebab itu Abdur Rahman merasa harapan penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) 2024 menjadi pesta demokrasi yang jujur, adil (Jurdil) dan transparan menjadi diragukan lantaran proses seleksi tertulis terhadap Panwascam yang dilaksanakan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) sebagai pihak yang bertugas mengawasi jalannya gelaran politik tersebut kurang transparan.
“Ini proses awal waktu pemilihan Panwascam kok belum ada transparan, kenapa? Karena Bawaslu menyampaikan dalam pidato (siaran pers)nya bahwa kita akan komitmen akan mengawal pemilu yang jurdil tapi dalam seleksi panwascam ini kami rasa kurang,” urainya.
Senada, Ketua LSDP Ansor Kota Semarang, Zulfikar meaandaskan, karena proses tersebut sudah berjalan namun tidak memenuhi kaidah-kaidah integritas yang dikampayekan dan didukung oleh Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu), “Kami berharap proses ini dievaluasi ulang karena anggaran yang digunakan untuk membuat sistem CAT itu ada,” ujarnya.
Namun, lanjut dia pada praktiknya sistem tersebut tidak berjalan sebagaimana lazimnya, “Untuk menjaga tingkat kepercayaan kepada Bawaslu kami mohon seluruh proses yang bisa menimbulkan kecurigaan publik itu dievaluasi ulang. Biarkan publik mengetahui, kalau perlu waktunya realtime karena itu mudah,” ujarnya.
Apalagi, Zulfikar melanjutkan jumlah pendaftar calon Panwascam tidak sebanyak ASN dan P3K. Hanya pada kisaran 300 peserta tidak mencapai ribuan dan jutaan, “Tergantung iktikad baik dari Bawaslu Jawa Tengah apakah ingin membuat pemilu yang berintegritas atau tidak?,” tandasnya memungkasi.
Penulis: Ahmad Rifqi Hidayat
Editor: Kharen Puja Risma