Lingkar.co – Upaya mempercepat respons terhadap keluhan masyarakat dilakukan Pemerintah Kota Salatiga melalui dialog terbuka bertajuk “Curhat Bareng Mas Wali” yang digelar di Pendopo Pakuwon, Jumat (10/4/2026).
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Salatiga, Robby Hernawan, dan menjadi wadah komunikasi dua arah antara pemerintah dan warga untuk mengevaluasi sekaligus menindaklanjuti berbagai persoalan publik.
Dialog tersebut dihadiri jajaran Pemkot Salatiga, mulai dari asisten sekda, kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT), hingga camat se-Kota Salatiga. Kehadiran lintas instansi ini ditujukan agar setiap aduan masyarakat dapat langsung direspons dan ditangani oleh pihak terkait.
Dalam arahannya, Robby menegaskan pentingnya transparansi dan kecepatan dalam penanganan laporan warga. Ia menyebutkan, aduan masyarakat sepanjang Maret 2026 didominasi persoalan infrastruktur dan pelayanan dasar.
Beberapa isu utama yang disampaikan warga meliputi perbaikan jalan rusak, termasuk pemeliharaan di kawasan Jalan Veteran dan penambalan lubang di jalur protokol. Selain itu, masalah drainase yang kerap menyebabkan genangan saat musim hujan juga menjadi perhatian serius.
Tak hanya itu, keluhan terkait distribusi air bersih dari PDAM serta lampu penerangan jalan umum (PJU) yang padam di sejumlah titik turut menjadi sorotan dalam forum tersebut.
“Saya ingin memastikan setiap laporan, mulai dari jalan berlubang hingga gangguan air bersih, tidak berhenti di meja administrasi. Seluruh jajaran harus turun ke lapangan dan menghadirkan solusi konkret bagi warga,” tegasnya.
Robby juga mengapresiasi partisipasi aktif masyarakat dalam menyampaikan aduan. Menurutnya, laporan warga merupakan data faktual yang sangat penting dalam menentukan prioritas pembangunan daerah.
Ia pun menginstruksikan agar seluruh aduan yang masih dalam proses dapat segera diselesaikan tepat waktu melalui koordinasi lintas perangkat daerah.
Melalui forum ini, Pemerintah Kota Salatiga berharap mampu memangkas birokrasi sekaligus memperkuat kepercayaan publik bahwa pemerintah hadir, mendengar, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. ***