Lingkar.co – Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim meminta pemerintah bersikap tegas menyikapi kebijakan Pemerintah Amerika Serikat yang menetapkan tarif impor sementara hingga 143 persen terhadap produk panel surya asal Indonesia.
Menurutnya, respons yang kuat diperlukan karena kebijakan tersebut menyangkut martabat Indonesia dalam percaturan perdagangan global. Ia menilai pemerintah tidak boleh terkesan membiarkan tekanan dalam hubungan dagang internasional.
“Saya kira wibawa bangsa tentu sangat dipertaruhkan kalau AS seolah menjadikan setiap produk sel dan panel surya kita seperti itu,” ujarnya dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (27/2/2026).
Ia mendorong pemerintah untuk tidak bergantung pada satu pasar ekspor, termasuk Amerika Serikat. Indonesia, kata dia, memiliki kapasitas produksi dan daya saing yang cukup untuk berdiri mandiri tanpa ketergantungan berlebihan pada pasar tertentu.
Selain itu, Rivqy menyarankan agar pemerintah mengintensifkan diplomasi perdagangan sekaligus membuka akses ke pasar-pasar potensial baru, seperti kawasan Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, dan Eropa. Diversifikasi ekspor dinilai menjadi langkah strategis guna meminimalkan risiko akibat kebijakan proteksionis negara tertentu.
“Jadi, saya minta pemerintah tegas dalam hal ini. Wibawa bangsa di atas segalanya. Tidak ada negara mana pun yang bisa menekan Indonesia karena kita sangat bisa berdikari,” katanya.
Ia menambahkan, Komisi VI DPR RI akan terus mengawal arah kebijakan perdagangan nasional agar berpihak pada kepentingan industri dalam negeri, termasuk memastikan perlindungan terhadap sektor strategis seperti energi baru dan terbarukan.
Sebelumnya, Departemen Perdagangan AS mengumumkan pengenaan tarif sementara berkisar 86 hingga 143 persen terhadap produk panel surya dari Indonesia.
Pada 27 Februari 2026, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yuliot Tanjung menyatakan pemerintah akan memperjuangkan agar produk panel surya Indonesia tidak dikenakan tarif setinggi itu.
Di kesempatan terpisah, Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan kesiapan pemerintah untuk membela industri panel surya nasional dari dampak kebijakan tersebut.
Penulis: Putri Septina