SEMARANG, Lingkar.co – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, telah menyiapkan skenario kontigensi jika nantinya pemerintah memperpanjang PPKM Darurat.
Namun, menurut Ganjar, rencana perpanjangan PPKM Darurat masih menunggu hasil evaluasi pemerintah dan juga perilaku masyarakat pada masa PPKM Darurat.
“Kita mengikuti perkembangan dari masing-masing yang ada. Maka kami sudah menyiapkan skenario kontigensi. Apakah ada (perpanjangan, red) atau tidak, kita siap. Apapun yang terjadi, karena keputusan itu tergantung dari perilaku masyarakat seperti apa,” kata Gubernur Jawa Tengah tersebut, Rabu (14/7/2021).
Menurutnya, perpanjangan atau tidak, PPKM Darurat memiliki manfaat dan risiko tersendiri. Kalau tidak ada perpanjangan, ekonomi akan bergerak. Tapi jika masyarakat tidak disiplin lagi, maka risikonya akan lebih berat.
“Tapi kalau mau disiplin dan ini dibuka (tidak diperpanjang), maka akan mengurangi. Apa itu bisa, mari kita bicara pada diri sendiri. Ingat, Indonesia sempat jadi negara dengan kasus Covid-19 tertinggi di dunia. Ini bahaya, kita mesti perang bersama-sama dan disiplin mesti dilakukan,” tegas Ganjar Pranowo.
JATENG SIAP MENGIKUTI KEPUTUSAN PEMERINTAH
Ganjar mengatakan, apapun keputusannya nanti, pihaknya akan mengikuti. Jika keputusan pemerintah perpanjang PPKM Darurat, maka tindakan kontingensinya adalah dengan menyiapkan politik anggaran untuk “backup” penanganan.
“Dinas UMKM juga sudah saya minta mendeteksi, teman-teman yang sedang berusaha kondisinya seperti apa. Dampaknya seperti apa, tingkat pertahanannya seperti apa. Nanti program penyelamatannya seperti apa,” jelas Ganjar.
Selain itu, Ganjar menegaskan, usaha menambah fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan bukanlah solusi untuk mencegah Covid-19.
“Menambah bed, mencari oksigen, menambah nakes itu tidak bisa mencegah Covid-19. Yang bisa mencegah adalah perilaku kita, yang taat protokol kesehatan. Kalau 5M itu bisa dipatuhi, dipegang kencang, maka sebenarnya PPKM tidak perlu diperpanjang,” pungkasnya.
PEMERINTAH MASIH MENCERMATI DAMPAK PPKM DARURAT
Perpanjangan masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat masih menjadi perbincangan hangat publik.
Menanggapi soal tersebut, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memastikan bahwa pemerintah terus mengamati dengan cermat dampak yang timbul dari setiap kebijakan pemerintah.
Termasuk pertimbangan terkait untuk perpanjang atau tidak kebijakan tersebut.
“Kami ada tim yang terus mengamati, sampai seberapa jauh kita boleh pergi (melanjutkan kebijakan). Istilah saya itu, kalau kita membengkokkan sesuatu harus ada batasnya, kalau bengkok terus ya patah,” katanya dalam konferensi pers, mengutip dari kanal YouTube Kemenko Marves, Kamis (15/7/2021).
Koordinator PPKM Darurat itu mengakui, semakin lama kebijakan tersebut berlanjut, tentu akan menganggu perekonomian.
Luhut memastikan, pemerintah sangat berhati-hati dan memperhitungkan dampak dari kebijakan PPKM Darurat.
“Jadi kami amati betul masalah ekonomi ini, jangan sampai kelamaan juga, malah buat mati (ekonomi). Kami sangat hati-hati melihat pertumbuhan ekonomi dan kami hitung sampai kapan kira-kira kami akan melakukan ini (PPKM Darurat),” jelasnya.
Luhut mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memintanya mengevaluasi kebijakan PPKM Darurat, termasuk langkah selanjutnya untuk mengatasi pandemi Covid-19.*
Penulis : Rezanda Akbar D | M. Rain Daling
Editor : M. Rain Daling