Lingkar.co – Gubernur Kepulauan Seribu (Kepri) Ansar Ahmad menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD tahun anggaran 2026 senilai Rp3,5 triliun kepada 33 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri.
“Melalui penandatanganan perjanjian kerjasama ini, kita semua berjanji dan berkomitmen mewujudkan skaligus mencapi sasaran serta target yang telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kepri 2025-2029,” katanya setelah menyerahkan DPA APBD 2026 di Aula Wan Seri Beni, Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang, Selasa (13/1/2026).
Ansar meminta kepada kepala OPD agar segera memproses administrasi seperti menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), serta Bendahara Pengeluaran.
“Saya ingin pada 2026, pelaksanaan APBD didukung oleh birokrasi dan administrasi yang lebih baik dari tahun sebelumnya,” imbuhnya.
Ia juga mendorong percepatan proses pengadaan barang dan jasa melaui Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ).
Baca Juga: KPP Madya Jakut Digeledah KPK, 8.000 Dolar Singapura Disita
Tidak hanya itu, Ansar juga memperingati kepada seluruh OPD dan jajaranya dapat mempertanggungjawabkan setiap keperluan yang dibelanjakan menggunakan APBD.
Semua harus bermuara pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kepri.
Pada masa jabatannya, Ansar berkomitmen akan memperkuat prgram pendidikan, kesehatan, pertanian, pariwisata, budaya dan peningkatan kualitas SDM di Kepri melaui pembiayaan APBD 2026.
Berikut besaran masing-masing anggaran dari setiap OPD Pemprov Kepri:
- Dinas Pendidikan Rp956 miliar
- Dinas Kesehatan (termasuk belanja pada RSUD Raja Ahmad Thabib dan RSKJK Engku Haji Daud) Rp467 miliar
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pertahanan (PUPRP) Rp269 miliar
- Dinas Perumahan dan kawasan Pemukiman (Perkim) Rp130 miliar
- Dinas Perhubungan Rp29 miliar
- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Rp35 miliar
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dan Dukcapil Rp15 miliar
- DP3AP2KB Rp21 miliar
- Dinas Sosial Rp20 miliar
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rp34 miliar
- Dinas Koperasi dan UMKM Rp21 miliar
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Rp16 miliar
- Dinas Kebudayaan Rp16 miliar
- Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Rp33 miliar
- Dinas KP2KH Rp29 milar
- Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Rp31 miliar
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Rp21 miliar
- Dinas ESDM Rp30 miliar
- Dinas Pariwisata Rp16 miliar
- Dinas Kelautan dan Perikanan Rp57 miliar
- Dinas Perdagangan Rp22 miliar
- Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pembangunan (Barenlitbang) Rp25 miliar
- Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Rp95 miliar
- BKAD Rp592 miliar
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Rp34 miliar
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Rp8 miliar
- BKD dan Korpri Rp20 miliar
- Sekretariat Daerah Rp394,12 miliar
- Sekretariat DPRD Rp271 miliar
- Inspektorat Daerah Rp42 miliar
- Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Rp22 miliar
- Badan Pengelola Perbayasan Daerah Rp6 miliar
- BPSDM Rp14 miliar
- Badan Penghubung Daerah Rp14 miliar
Penulis : Kharen Puja Risma