Lingkar.co – Anggota DPRD Jawa Tengah, M. Ali Wafa, mengimbau masyarakat Kabupaten Pati yang akan menggelar aksi pada 13 Agustus 2025 agar melaksanakannya dengan tertib dan damai.
Gus Wafa, sapaan akrabnya, menegaskan, penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak setiap warga negara yang dijamin undang-undang, namun harus dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Ia mengingatkan bahwa aksi yang berjalan tertib justru akan memberi dampak positif dan memperkuat posisi masyarakat dalam menyuarakan aspirasinya.
“Silakan menyampaikan aspirasi, itu hak masyarakat dan saya sangat menghormatinya. Tapi mari kita pastikan aksi ini berjalan dengan damai, tidak anarkis, dan tetap menjunjung etika. Suara rakyat akan lebih didengar jika disampaikan dengan cara yang santun,” ujarnya, Senin (11/8/2025).
Gus Wafa juga mengingatkan peserta aksi untuk menjaga fasilitas umum dan tidak melakukan tindakan perusakan yang dapat merugikan masyarakat luas.
“Jangan sampai ada pagar, taman, jalan, atau fasilitas umum lain yang rusak akibat aksi. Kita ingin menyampaikan aspirasi, bukan menambah masalah baru,” pesannya.
Di sisi lain, Gus Wafa meminta aparat untuk bersikap humanis, mengedepankan dialog, dan tidak bertindak berlebihan selama mengawal jalannya aksi.
“Aparat adalah mitra masyarakat. Tugasnya mengawal, bukan memicu ketegangan. Saya minta rekan-rekan aparat tetap ramah, sabar, dan profesional sehingga suasana tetap kondusif,” kata politisi asal Pati itu.
Ia juga mengingatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati agar responsif terhadap aspirasi masyarakat yang akan disampaikan. Menurutnya, aksi damai akan kehilangan makna jika pemerintah menutup diri atau mengabaikan suara rakyat.
“Pemkab harus mau mendengar, menanggapi dengan bijak, dan memberikan solusi. Aspirasi ini datang dari masyarakat yang mereka layani, jadi tanggung jawab pemerintah adalah meresponsnya dengan terbuka,” tegasnya.
Lebih lanjut, dirinya juga siap membantu menyalurkan aspirasi masyarakat Pati kepada pemerintah provinsi maupun pusat jika diperlukan.
“Kami di DPRD Jateng terbuka menerima masukan dan siap memperjuangkan kepentingan masyarakat. Yang penting, semua dilakukan dalam koridor hukum,” tegasnya.
Diketahui, Aksi unjuk rasa yang rencananya akan digelar di Pati pada 13 Agustus 2025 berkaitan dengan penolakan masyarakat atas kebijakan kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Namun, meskipun akhirnya kebijakan dibatalkan aksi ini tetap dilanjutkan dengan menuntut Bupati Sudewo lengser dari jabatannya
Menjelang aksi, donasi logistik berupa ribuan kardus air mineral dan makanan terus mengalir dari masyarakat di depan Kantor Bupati dan DPRD Pati sebagai dukungan kepada massa aksi yang diperkirakan akan dihadiri ribuan orang. (*)