Lingkar.co – Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang untuk menghadirkan tenaga ahli di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menuai sorotan dari kalangan legislatif. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Semarang, Herlambang Prabowo, mempertanyakan dasar dan urgensi kebijakan tersebut, mengingat hingga kini rencana itu belum pernah dibahas di Banggar.
Menurut Herlambang, semangat efisiensi yang tengah digaungkan pemerintah pusat semestinya juga menjadi acuan pemerintah daerah dalam setiap kebijakan anggaran. Ia menilai, langkah menghadirkan tenaga ahli di setiap OPD perlu dikaji ulang agar tidak justru membebani keuangan daerah.
“Kalau kita lihat semangatnya pemerintah pusat kan efisiensi, supaya belanja tepat sasaran. Nah, persoalannya, seberapa jauh PAD kita digunakan untuk kesejahteraan masyarakat atau untuk hal-hal yang betul-betul bermanfaat? Itu yang harus dikaji,” ujarnya, Rabu (27/10/2025).
Ia mengaku terkejut ketika mendapati adanya rencana perekrutan tenaga ahli di sejumlah OPD dalam paparan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026. Padahal, menurutnya, rencana tersebut belum pernah dibahas secara resmi di Banggar.
“Saya kaget ketika di pemaparan dinas, muncul adanya tenaga ahli. Padahal di Banggar belum pernah dibahas. Ini kan jadi pertanyaan besar. Kalau kemampuan keuangan OPD tidak kuat, mestinya jangan terburu-buru,” ungkapnya.
Herlambang menilai, rencana itu berpotensi menimbulkan polemik apabila klasifikasi tenaga ahli tidak dijelaskan secara transparan. Ia khawatir, kebijakan tersebut justru menimbulkan kesan politis dan tidak sejalan dengan kondisi fiskal kota yang tengah menuntut efisiensi.
“Kita tidak menolak keberadaan tenaga ahli, tapi klasifikasinya harus jelas. Jangan sampai malah jadi ajang balas budi politik. Kalau itu terjadi, justru bisa jadi tontonan memalukan bagi masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa di tengah situasi masyarakat yang masih menghadapi persoalan banjir, longsor, dan kesenjangan sosial, pemerintah semestinya lebih fokus pada kebijakan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan warga.
“Empati terhadap kondisi masyarakat harusnya jadi prioritas. Kalau ada anggaran yang belum begitu perlu, mestinya bisa dialihkan untuk hal-hal yang lebih penting bagi masyarakat,” tambahnya.
Sebelumnya, Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, menegaskan bahwa kehadiran tenaga ahli justru bertujuan membantu memperkuat kinerja Pemkot dalam menjalankan visi dan misi pemerintahan.
“Beberapa hal yang terkait misi dan visi kami tapi belum tercakup di OPD akan kita serahkan ke tenaga ahli. Kolaborasi dan koordinasinya akan seperti itu,” jelas Agustina.
Ia menjelaskan, tenaga ahli nantinya akan ditempatkan sesuai kebutuhan masing-masing OPD, dengan kualifikasi pendidikan minimal sarjana (S1) dan honorarium yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah.
“Tenaga ahli dibutuhkan terutama di OPD besar dengan jumlah pegawai terbatas. Mereka membantu mengingatkan agar setiap program yang telah berjalan bisa disampaikan ke publik melalui media,” ucapnya.
Selain memperkuat komunikasi publik antar-OPD, tenaga ahli juga diharapkan mampu memastikan program kerja Pemkot Semarang berjalan selaras dengan indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Semarang.
“Tugas mereka (tenaga ahli) mengingatkan dan menghubungkan antar dinas. Ada beberapa dinas yang banyak kegiatan tapi lupa memberi informasi ke masyarakat,” imbuhnya.
Agustina menegaskan, anggaran untuk tenaga ahli relatif kecil dan tidak akan mengganggu upaya efisiensi belanja daerah. “Anggarannya kecil, masih aman dalam konteks efisiensi. Justru mereka ini membantu mempercepat koordinasi dan memastikan visi-misi Pemkot berjalan optimal,” tandasnya. ***