Lingkar.co – Beredar kabar bahwa pada 13-14 Agustus 2025 akan digelar aksi besar-besaran menolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Pati. Menanggapi isu tersebut, Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pati, M. Arif, menyatakan organisasinya memilih mengedepankan jalur audiensi dengan pemerintah daerah.
“Kami sudah mengajukan satu kali surat permohonan audiensi ke Pemkab Pati. Surat pertama tidak mendapat respons, harapan kami semoga surat kedua yang akan dikirim bisa ditanggapi,” ujar M. Arif dalam keterangannya yang diterima Lingkar.co pada Senin (21/7/2025).
Jika upaya audiensi tetap tidak mendapatkan tanggapan, HMI siap menjadikan aksi demonstrasi sebagai langkah terakhir menyampaikan kritik terhadap Pemkab Pati.
“Jika surat kedua juga diabaikan, itu sama saja menunjukkan sikap otoritarian dalam pemerintahan,” tambahnya.
Meski demikian, pihaknya menolak tuntutan aksi yang menghendaki penurunan Bupati Sadewo jika kebijakan kenaikan PBB-P2 tidak dicabut, karena dinilai terlalu politis dan kurang tepat di tengah masa transisi pemerintahan.
“HMI bukan pendukung pemerintahan, kami tetap oposisi dan akan terus melakukan kontrol serta kritik terhadap kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat,” jelas M. Arif.
Ia menegaskan komitmen HMI Pati untuk memperjuangkan kenaikan pajak secara bertahap.
“Kami tetap pada komitmen awal agar kenaikan pajak dilakukan secara bertahap, mengingat banyak masyarakat yang dinilai belum siap jika kenaikan dilakukan secara drastis pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB P2,” ucap M. Arif.
Selain itu, HMI Pati juga mendorong Pemkab Pati agar melakukan rasionalisasi terhadap pemetaan objek pajak PBB-P2.
“Harapannya, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa lebih optimal dan berjalan adil sesuai aspirasi masyarakat,” tutup M. Arif. (*)