Lingkar.co – Pemerintah Kabupaten Rembang memperkuat upaya penurunan stunting melalui inovasi Telponi (Temokno, Laporno, Openi). Salah satu langkah nyatanya adalah pelaksanaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbasis pangan lokal secara serentak di seluruh wilayah. Program ini didanai oleh DAK nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan (Puskesmas) dan menargetkan ibu hamil dengan Kekurangan Energi Kronik (KEK), berisiko KEK, serta balita bermasalah gizi.
Sebagai langkah awal, Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang menggelar pembekalan hybrid bagi tim pelaksana PMT lokal pada Selasa (15/7/2025). Kegiatan ini melibatkan 17 Puskesmas se-Kabupaten Rembang dan menyasar ibu hamil dengan Kekurangan Energi Kronik (KEK), berisiko KEK, serta balita dengan masalah gizi.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang, dr. Ali Syofi’i, menegaskan bahwa penurunan angka stunting di Rembang dalam tiga tahun terakhir cukup signifikan.
“Pada 2022, angka stunting masih 24,3%, lalu turun menjadi 15,8% pada 2024. Angka wasting juga turun dari 10,1% (2023) menjadi 6% (2024), sedangkan underweight dari 17,6% menjadi 15,3%,” paparnya.
Meski sudah masuk kategori sedang, Ali menegaskan upaya terus dilakukan agar status gizi masyarakat masuk kategori rendah atau sangat rendah.
Menurutnya, PMT berbasis pangan lokal dipilih karena mampu menutup kesenjangan nutrisi dengan memanfaatkan bahan pangan setempat sebagai sumber karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral.
“PMT ini benar-benar untuk mereka yang membutuhkan intervensi gizi,” tegas Ali.
Penanganan stunting di Rembang melibatkan banyak pihak, termasuk Tim Penggerak PKK. Ketua TP PKK Kabupaten Rembang, Musringah Harno, menjelaskan, Ketua TP PKK desa ditunjuk sebagai ketua pelaksana PMT lokal.
“Tugasnya mengoordinasikan seluruh kegiatan PMT, termasuk memastikan pembuatan rekening untuk transfer dana dari Puskesmas ke tim pelaksana,” jelas Musringah.
Sementara, katanya, Ketua Pokja 4 TP PKK desa bertindak sebagai bendahara yang mencatat seluruh pemasukan-pengeluaran dan menyusun pembukuan secara tertib.
“Koordinasi dan komunikasi antar pihak harus terus ditingkatkan agar pelaksanaan PMT tahun 2025 berjalan optimal,” tambah Musringah. (*)