Lingkar.co – Mencuatnya isu merger antara Partai NasDem dan Partai Gerindra mendapat tanggapan dari Wakil Ketua Umum DPP NasDem Saan Mustopa. Ia menyebut wacana tersebut sebagai hal yang lumrah dalam dinamika politik.
“Ini juga saya baru, kaget juga, ya, mencuat terkait dengan soal isu fusi. Dalam bahasa politik itu kan fusi, ya, bukan merger. Bukan akuisisi, (melainkan) fusi, Gerindra-NasDem,” kata Saan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/4/2026).
Menurut Saan, ide penggabungan partai politik bukan hal baru dalam sejarah Indonesia. Ia mencontohkan fusi partai pada 1973 yang menyederhanakan jumlah partai menjadi tiga.
“Kita dulu tahun ’73 kan juga ada fusi. Dari sekian banyak partai menjadi tiga partai. Dan sebagai sebuah ide, sebagai sebuah gagasan, tentu dipertimbangkan atau dipikirkan kan menjadi hal yang biasa,” ujarnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa realisasi fusi tidak bisa dilakukan secara sederhana. Menurutnya, ada berbagai aspek mendasar yang harus menjadi pertimbangan, mulai dari ideologi hingga identitas partai.
“Ketika misalnya rencana atau ada wacana terkait dengan fusi, faktor itu juga kan perlu harus kita pertimbangkan. Ideologi, identitas, eksistensi masing-masing partai dengan semangat, motivasi, dan filosofi membangun partai masing-masing,” kata dia.
“Jadi, sekali lagi, sebagai sebuah ide atau wacana, ya, atau gagasan, itu hal yang biasa saja, tapi ketika kita mau wujudkan, banyak hal yang harus dipikirkan, harus didiskusikan, harus direncanakan,” lanjutnya.
Saan juga memastikan bahwa hingga saat ini belum ada pembahasan khusus di internal NasDem terkait isu tersebut.
“Karena kita sekarang masih fokus mengkonsolidasikan internal kita,” katanya.
Terkait pertemuan antara Ketua Umum NasDem Surya Paloh dengan Presiden RI sekaligus Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Saan mengaku tidak mengetahui detail pembahasan yang berlangsung.
“Saya tidak tahu persis terkait dengan soal pertemuan, apalagi terkait dengan substansi dari pertemuan tersebut apa saja yang dibicarakan,” ucapnya.
Ia menilai pertemuan tersebut sebagai hal yang wajar dalam konteks hubungan partai koalisi pemerintah.
“Karena itu, untuk bisa memaksimalkan dukungan NasDem terhadap pemerintah, maka yang namanya komunikasi dalam bentuk silaturahmi atau pertemuan itu hal yang lazim dilakukan antara pimpinan partai koalisi dengan Presiden,” kata dia. (*)