Lingkar.co – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), menyinggung perannya dalam perjalanan politik Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), hingga mencapai posisi puncak sebagai kepala negara. Pernyataan tersebut pun mendapat tanggapan langsung dari Jokowi.
Hal ini disampaikan JK saat menggelar konferensi pers di kediamannya di Jakarta Selatan, Sabtu (18/4/2026). Ia mengungkapkan hal tersebut di tengah kekesalannya atas tudingan Rismon Sianipar yang menyebut dirinya mendanai isu ijazah Jokowi.
“Ini soal Rismon ini sudah melibatkan semua orang, dituduhlah saya, dituduh Puan, dituduh SBY, dituduh siapa. Itu pengalihan saja. Jadi saya marah kenapa? Apalagi saya dituduh kasih Rp 5 M, mana saya kasih Rp 5 M? Ketemu aja tidak tahu saya, kenal pun tidak. Ini buktinya WA-nya. Tidak saya bilang,” kata JK.
Dalam kesempatan itu, JK juga mengungkap perannya dalam mengantarkan Jokowi ke panggung politik nasional. Ia mengklaim sebagai pihak yang membawa Jokowi dari Solo ke Jakarta dan mengusulkan namanya kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam Pilkada DKI Jakarta.
“Kasih tahu semua itu termul-termul itu, Jokowi jadi presiden karena saya,” tegas JK.
Ia juga menyebut bahwa pencalonan Jokowi sebagai presiden tidak lepas dari posisinya sebagai calon wakil presiden saat itu.
“Nah dua tahun dia Gubernur, oke silakan, saya tidak campur, saya tidak pernah datang waktu Gubernur. Tiba-tiba jadi Presiden, saya bilanglah, ‘Eh belum cukup pengalaman jangan, nanti rusak negeri ini’, Ah tapi Ibu Mega kasih tahu saya, dia tidak mau teken kalau saya tidak wakilnya,” katanya.
Menurut JK, Megawati Soekarnoputri menginginkan dirinya mendampingi Jokowi karena dinilai lebih berpengalaman.
“‘Kenapa Bu saya mesti wakil?’, ‘karena Pak JK yang paling berpengalaman, bimbinglah dia’. Aduh saya mau pulang kampung waktu itu mau pulang ke Makassar, Ibu Mega bilang’jangan, Pak Yusuf dampingi. Saya tidak mau teken kalau bukan Pak Yusuf’. Ya bukan saya minta, bukan. Ibu Mega yang minta sama saya agar dampingi karena beliau tidak berpengalaman. Mengerti? Jadi jangan coba. Minta maaf ya, kasih tahu semua itu buzer buzzer itu. Dia tidak jadi Gubernur kalau bukan saya, ngerti?” imbuh JK.
Respons Jokowi
Menanggapi pernyataan tersebut, Jokowi memberikan respons singkat. Ia merendah dan menyebut dirinya bukan sosok penting.
“Ya saya ini bukan siapa-siapa. Saya orang kampung,” kata Jokowi di kediamannya di Banjarsari, Surakarta (Solo), Senin (20/4/2026).
Saat ditanya lebih lanjut terkait pernyataan yang menyebut kondisi negara memburuk, Jokowi enggan menanggapi panjang.
“Yang menilai bukan saya,” kata Jokowi.
PDIP Tak Terpengaruh
Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira, menegaskan bahwa partainya tidak terpengaruh oleh pernyataan JK. Ia menilai pernyataan tersebut lebih tepat ditujukan kepada Jokowi.
“Lebih baik tanya langsung Jokowi saja. Karena pernyataan JK ini dugaan saya maksudnya ke Jokowi,” kata Andreas saat dihubungi, Senin (20/4/2026).
Ia memastikan PDIP tidak merasa terganggu, bahkan menyarankan pihak tertentu untuk bertanggung jawab atas polemik yang muncul.
“Gak terusik, dan gak ada urusan dengan bos nya para Termul. Tanya bos Termul. Dia perlu bertanggung jawab terhadap ternak-ternaknya,” ucap dia.
Andreas menilai kekesalan JK berkaitan dengan pihak-pihak tertentu yang memicu situasi tersebut.
“Kekesalan pak JK karena ternak dan didikan pemilik ternak. Makanya Pak JK kesal. Gak ada urusan dengan PDI Perjuangan. Pemilik ternak yang harus tanggung jawab,” ujarnya.
Projo Bantah Klaim JK
Sementara itu, relawan Pro Jokowi (Projo) membantah klaim JK yang menyebut Jokowi menjadi presiden karena dirinya. Mereka menegaskan kemenangan Jokowi merupakan hasil kehendak rakyat.
“Kami menghormati Bapak Jusuf Kalla sebagai tokoh bangsa yang memiliki kontribusi nyata dalam perjalanan demokrasi Indonesia, termasuk dalam Pilpres 2014. Namun demikian, kami menegaskan bahwa kemenangan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia adalah hasil dari kehendak dan kepercayaan rakyat Indonesia,” kata Sekretaris Jenderal Projo Freddy Alex Damanik dalam keterangannya, Minggu (19/4/2026).
Freddy menegaskan bahwa demokrasi merupakan hasil kerja kolektif, bukan peran individu semata.
“Keberhasilan Joko Widodo tidak dapat dilepaskan dari rekam jejak kepemimpinan beliau yang lahir dari bawah, kerja nyata, serta kedekatan dengan rakyat. Faktor inilah yang menjadi fondasi utama kepercayaan publik,” ucap dia.
Ia juga menyoroti peran partai politik, termasuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dalam kemenangan Jokowi.
“Projo sebagai organisasi relawan yang sejak awal berdiri untuk mengawal kepemimpinan rakyat, melihat bahwa dukungan relawan, partai politik seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, serta partisipasi aktif masyarakat luas merupakan pilar penting dalam kemenangan tersebut,” ujar dia.
Freddy pun mengajak semua pihak menjaga narasi demokrasi yang sehat.
“Oleh karena itu, kami mengajak semua pihak untuk menjaga narasi kebangsaan yang sehat, tidak menyederhanakan proses demokrasi menjadi klaim personal, serta tetap menjunjung tinggi semangat persatuan. Demokrasi Indonesia adalah milik rakyat, dan setiap kemenangan dalam proses tersebut adalah kemenangan bersama, bukan milik individu,” ujarnya.
Penulis: Putri Septina