Lingkar.co – Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) menegaskan komitmennya menuntaskan pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di empat Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua paling lambat tahun 2028.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menyampaikan harapan tersebut dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (26/2/2026).
“Semoga pembangunan daerah DOB ini harapan besar kami akan diresmikan Bapak Presiden di tahun 2028,” kata Ribka.
Menurutnya, Kemendagri terus mengintensifkan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan guna mempercepat realisasi pembangunan. Ia menekankan percepatan KIPP harus tetap berjalan selaras dengan kepastian hukum serta sinergi antarkementerian dan lembaga. Target penyelesaian keseluruhan proyek ditetapkan pada 2028.
“Ada banyak program yang dilakukan (untuk KIPP). Selain membangun kantor gubernur, DPR, dan MRP, juga beberapa sanitasi, jalan, dan beberapa program yang menurut kami sangat sekali membantu teman-teman di daerah,” ujarnya.
Ribka juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang bekerja secara intensif dalam menjalankan agenda pembangunan tersebut. Berdasarkan hasil kunjungan kerjanya beberapa waktu lalu, progres KIPP di sejumlah DOB dinilai menunjukkan perkembangan cukup signifikan.
Meski demikian, ia mengakui masih ada sejumlah aspek yang perlu mendapat perhatian, termasuk persoalan hukum di beberapa wilayah. Untuk itu, pendekatan persuasif dan koordinasi bersama gubernur serta pihak terkait terus dilakukan agar proses pembangunan berjalan optimal.
Ia turut menyoroti kejelasan mekanisme lanjutan, termasuk kemungkinan lelang baru atau skema lainnya yang berkaitan dengan proyek pembangunan tersebut.
“Kami mohon dukungan dari gubernur empat daerah DOB, dan juga masyarakat serta Forkopimda yang ada di sana untuk bersama-sama kita memberikan dukungan full kepada Kementerian PU, dan juga Kementerian Dalam Negeri, yang mana terus melakukan percepatan pembangunan daerah otonomi khusus di Papua,” ujarnya.
Ribka juga menyinggung perkembangan di Provinsi Papua Pegunungan. Ia mengungkapkan, pada 6 Februari lalu telah dilakukan pembahasan mengenai penetapan lokasi fokus pembangunan KIPP di wilayah tersebut.
Pembangunan kantor gubernur, DPR Papua, dan Majelis Rakyat Papua (MRP) ditargetkan memenuhi seluruh persyaratan administratif dan teknis agar bisa mulai direalisasikan tahun ini, dengan dukungan penuh dari KemenPU serta kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan daerah.
Karena pembangunan KIPP di DOB merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN), Ribka berharap peresmian nantinya dapat dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto atau Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah seluruh tahapan pembangunan tuntas.
Ia juga menekankan pentingnya pembagian kewenangan yang tegas antara pemerintah pusat dan daerah agar sinergi berjalan efektif. Dalam waktu dekat, Kemendagri bersama KemenPU dijadwalkan turun langsung ke lapangan guna memastikan berbagai hambatan dapat diselesaikan secara terpadu.
“Kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya dari Kementerian PU yang terus komitmen dan mendorong membangun empat daerah DOB dengan KIPP,” tuturnya.
Sementara itu, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mengungkapkan tiga provinsi telah memperlihatkan progres pembangunan yang cukup pesat. Papua Barat Daya disebut telah rampung, sedangkan Papua Selatan bahkan sudah mulai difungsikan.
Adapun Papua Tengah kini memasuki tahap pelaksanaan konstruksi. Satu provinsi lainnya, Papua Pegunungan, masih membutuhkan percepatan lantaran menunggu kelengkapan dokumen feasibility study (FS) dan master plan.
Pada 2026, dokumen tersebut ditargetkan telah tersedia sehingga percepatan pembangunan KIPP di Papua Pegunungan bisa segera direalisasikan.
“Saya berharap 2028 sesuai dengan kita rapat dengan Komisi II (DPR RI) kemarin, itu bisa difungsionalkan dan bahkan mudah-mudahan bisa diresmikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk empat DOB yang ada di Papua,” kata Diana.
Penulis: Putri Septina