Lingkar.co – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan asistensi, monitoring, dan evaluasi di Kabupaten Pati pada Jumat (12/9/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Kemendagri memastikan jalannya program pemerintahan daerah sesuai dengan arahan Presiden dan Menteri Dalam Negeri.
Pejabat Kemendagri, Elfin Elias, menyampaikan bahwa pihaknya hadir bukan hanya di Pati, melainkan juga di berbagai daerah di Indonesia.
“Kami hadir pada hari ini bukan hanya di Pati, tapi di seluruh Indonesia. Saya ditugaskan hari ini ke Pati, kalau kemarin kami di Kudus. Dan kalau di Jawa Tengah ada 24 kabupaten/kota untuk menjalankan instruksi Bapak Menteri Dalam Negeri memastikan ada 11 hal, seperti Forkopimdanya untuk bisa kondisinya lebih jauh baik,” ujarnya, saat ditemui di Pendopo Pati.
Ia menekankan bahwa salah satu poin penting adalah pengaktifan kembali sistem keamanan lingkungan (siskamling) sesuai arahan Presiden.
“Program-program harus pro rakyat, dan yang paling penting yang ke-11 itu adalah pesan Bapak Presiden untuk memastikan siskamling diaktifkan kembali dalam setiap RT dan RW. Maksudnya agar partisipasi masyarakat seperti dulu, menjaga ketertiban keamanan dan berkomunikasi dengan setiap warga bisa terwadahi lagi,” jelas Elfin.
Elfin menambahkan, pihaknya melihat Bupati Pati sudah mulai mengaktifkan kembali siskamling, dan akan terus mendorong desa-desa yang belum menjalankan.
“Pada prinsipnya di semua daerah, tidak hanya khusus Pati, kita berharap penyelenggaraan pemerintahan bisa efektif dan terus melayani masyarakat seperti semula,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Bupati Pati Sudewo menegaskan kesiapannya melaksanakan instruksi Presiden.
“Kabupaten Pati siap melaksanakan instruksi Bapak Presiden sebagaimana yang disampaikan Kementerian Dalam Negeri untuk mengaktifkan kembali siskamling. Saya sudah membuat surat edaran yang saya berikan kepada para camat dan kepala desa untuk membuat posko-posko siskamling. Itu nanti akan kami monitor,” kata Sudewo.
Ia menambahkan, kebutuhan pelaksanaan siskamling akan dihitung bersama para kepala desa, menyesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah.
“Baru akan kita hitung. Itu kan ada 401 desa dan 5 kelurahan, dipastikan di satu desa lebih dari satu posko. Jadi nanti kita duduk bersama dengan para kepala desa, sehingga dihitung dan disesuaikan dengan kondisi desa, karena ada desa kecil dan desa besar,” ujarnya.
Sudewo meyakini, arahan Presiden sangat baik untuk menciptakan keamanan yang lebih efektif di masyarakat.
“Instruksi Bapak Presiden itu bagus. Pasti akan tercipta situasi keamanan yang lebih efektif, dan masyarakat dilibatkan untuk menciptakan situasi itu,” pungkasnya.