Lingkar.co – Pemerintah Kota Semarang mencatat angka kemiskinan pada 2025 mengalami penurunan. Berdasarkan pembaruan data yang dilakukan bersama Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Kota Semarang berada di angka 3,80 persen atau sekitar 74.360 orang. Sebelumnya pada tahun 2024, angka kemiskinan mencapai 4,03 persen atau sekitar 77,79 ribu jiwa.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Semarang, Endang Sarwiningsih, menyebut menurunan tersebut dipengaruhi sejumlah faktor ekonomi, mulai dari pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga inflasi yang menekan daya beli masyarakat.
“Ini ada penurunan sedikit. Mungkin karena beberapa PHK dan juga inflasi yang memengaruhi daya beli masyarakat, sehingga berdampak pada kemiskinan,” ujar Endang, Kamis (29/1/2026).
Menurutnya, wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi berada di Kecamatan Semarang Utara, khususnya di kawasan Tanjung Mas dan Bandarharjo. Kondisi geografis dan ketergantungan warga pada sektor kelautan menjadi faktor utama.
“Rata-rata warga di sana nelayan. Kalau cuaca ekstrem seperti sekarang, mereka tidak bisa melaut. Akhirnya menghabiskan tabungan atau bahkan berutang untuk memenuhi kebutuhan hidup,” jelasnya.
Endang menjelaskan, penentuan status kemiskinan saat ini mengacu pada 39 indikator yang dikelola oleh BPS melalui sistem satu data berbasis NIK. Indikator tersebut meliputi kondisi rumah, aset, penghasilan, hingga jumlah tanggungan keluarga.
“Dari situ nanti dikelompokkan ke dalam desil 1 sampai desil 10. Desil 1 itu kategori miskin ekstrem,” katanya.
Untuk menekan angka kemiskinan, Pemkot Semarang tidak hanya mengandalkan Dinas Sosial, tetapi melibatkan lintas organisasi perangkat daerah (OPD). Upaya yang dilakukan antara lain pemberdayaan UMKM, pelatihan kerja, bantuan permodalan, hingga penyaluran bantuan sosial.
“Disnaker juga bekerja sama dengan Kemensos dan PNM (Permodalan Nasional Madani) untuk merekrut lulusan SMA dan SMK agar bisa langsung bekerja,” tambah Endang. ***