SEMARANG, Lingkar.co – Pemerintah memiliki target untuk menghilangkan kemiskinan ekstrem pada akhir tahun 2024.
Sebagai upaya mewujudkan misi tersebut, pada 2021 ini, terdapat tujuh provinsi prioritas, dan lima kabupaten di dalamnya yang akan menjadi fokus penanggulangan.
Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin, mengatakan, dengan waktu tersisa tiga bulan lagi sampai akhir 2021, perlu upaya percepatan untuk menangani hal tersebut.
Hal itu ia sampaikan dalam rakor percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem bersama Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, dan 5 Bupati, secara luring di Gedung Gradhika Bakti Praja, Semarang, Kamis (7/10/2021).
Provinsi Jawa Tengah (Jateng), merupakan salah satu dari 7 provinsi yang masuk prioritas percepatan penanganan kemiskinan ekstrem tahun 2021.
Ada lima kabupaten di Jateng, yang menjadi wilayah prioritas pelaksanaan penanggulangan kemiskinan ekstrem tahap awal.
Kelima kabupaten itu, yakni Banyumas, Banjarnegara, Kebumen, Pemalang dan Kabupaten Brebes.
Wapres mengatakan, pemerintah akan memberikan tambahan Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk rumah tangga miskin ekstrem pada 5 kabupaten prioritas di masing-masing provinsi.
Pemberian tambahan BST itu, dengan menggunakan data kelompok penerima manfaat yang tersedia.
“Untuk program khusus sisa tahun 2021 ini, kita akan menggunakan program yang ada, yaitu Program Sembako dan BLT-Desa untuk memberikan tambahan bantuan bagi kelompok miskin ekstrem di 5 kabupaten prioritas ini,” ungkap Wapres.
Lebih lanjut, Wapres menyampaikan, data kelompok penerima manfaat yang digunakan saat ini mengacu pada DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) Kementerian Sosial.
Selain itu, menggunakan daftar nama yang digunakan oleh Kementerian Desa untuk menyalurkan bantuan langsung tunai desa.
Namun ke depan, Wapres menegaskan, agar data tersebut terus diperbaiki menjadi lebih mutakhir dan akurat.
“Saya minta agar perbaikan data terus dilakukan, sehingga untuk pelaksanaan program-program pada tahun 2022 sampai tahun 2024, kita dapat menggunakan data rumah tangga miskin ekstrem yang lebih mutakhir dan akurat,” tegasnya.
Wapres juga menjelaskan, bahwa skema pemberian uang tunai tambahan ini akan dilakukan untuk 3 bulan terakhir tahun 2021.
TAHUN DEPAN PROGRAM PEMBERDAYAAN
Wapres mengatakan, mulai tahun depan, pemerintah menekankan pelaksanaan program-program yang bersifat pemberdayaan pada rumah tangga miskin ekstrem
“Program pemberdayaan itu, dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kapasitas rumah tangga miskin ekstrem,” ucapnya, mengutip keterangan tertulis BPMI Setwapres, Kamis (7/10/2021).
Untuk itu, Wapres meminta kepada seluruh jajaran Pemprov dan Pemda di Jateng, untuk melakukan analisis kebutuhan program percepatan penanggulangan ekstrem.
Wapres juga berpesan, agar analisis tersebut dapat selaras dengan program dari pemerintah pusat.
Sehingga kata Wapres, seluruhnya dapat terkonvergensi dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal untuk masyarakat.
“Saya minta saudara-saudara sekalian mempelajari berbagai macam program yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Kemudian mengupayakannya agar berbagai program tersebut pasti diterima oleh rumah tangga miskin ekstrem pada 5 kabupaten prioritas,” kata Wapres.
Sebagai informasi, pada 2021, total jumlah penduduk miskin ekstrem di Jateng, mencapai 581.968 jiwa, yang tersebar pada 5 kabupaten.
Kelima kabupaten tersebut, yakni Kabupaten Brebes dengan tingkat kemiskinan ekstrem 10,34 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 197.520 jiwa.
Kemduain, Kabupaten Pemalang dengan tingkat kemiskinan ekstrem 9,52 persen dengan jumlah penduduk miskin ekstrem 124.270 jiwa.
Kabupaten Banyumas dengan tingkat kemiskinan ekstrem 6,83 persen dengan jumlah penduduk miskin ekstrem 116.330 jiwa.
Kabupaten Kebumen dengan tingkat kemiskinan ekstrem 7,68 persen jumlah penduduk miskin ekstrem 92.190 jiwa.
Terakhiur, Kabupaten Banjarnegara dengan tingkat kemiskinan ekstrem 7,23 persen jumlah penduduk miskin ekstrem 67.010 jiwa.
Hadir dalam rakor tersebut, Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, Bupati Brebes, Idza Priyanti, Wakil Bupati Pemalang, Mansur Hidayat.
Ada pula Bupati Banyumas, Achmad Husein, Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto, dan Plh Bupati Banjarnegara, Syamsudin.
Sementara Wapres didampingi oleh Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, Mendagri, Tito Karnavian, Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar, Menkop UMKM, Teten Masduki.***
Penulis : M, Rain Daling
Editor : M. Rain Daling