Lingkar.co – Komisi III DPR RI mulai membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Badan Keahlian DPR. Pembahasan berlangsung di ruang rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/1/2026).
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Sari Yuliati, mengatakan pembentukan RUU Perampasan Aset bertujuan memperkuat upaya pemberantasan kejahatan sekaligus memaksimalkan penegakan hukum terhadap berbagai tindak pidana, khususnya yang bermotif keuntungan finansial.
“Hari ini kita mulai pembentukan RUU tentang Perampasan Aset terkait dengan tindak pidana sebagai salah satu upaya kita memaksimalkan pemberantasan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana narkotika, serta tindak pidana lain dengan motif keuntungan finansial,” kata Sari.
Ia menegaskan penegakan hukum tidak boleh hanya berorientasi pada hukuman penjara semata. Menurutnya, negara juga harus mampu memulihkan dan mengembalikan kerugian keuangan negara yang timbul dari kejahatan tersebut.
“Intinya kita menginginkan penegakan hukum bukan hanya sekedar menghukum para pelaku dengan pidana penjara. Tetapi bagaimana memulihkan dan mengembalikankerugian keuangan negara yang timbul dari perbuatan pidana tersebut,” ujarnya.
Dalam proses pembentukan RUU ini, Komisi III DPR berkomitmen membuka ruang partisipasi publik seluas-luasnya agar masyarakat dapat terlibat memberikan masukan.
“Dalam proses pembentukan RUU tentang Perampasan Aset terkait dengan tindak pidana ini, kita ingin memaksimalkan partisipasi warga negara,” ujar Sari.
Selain RUU Perampasan Aset, Komisi III DPR juga akan memulai pembahasan RUU tentang Hukum Acara Perdata (Haper) yang akan dibahas secara terpisah.
“Kita juga akan memulai pembentukan RUU tentang Hukum Acara Perdata (Haper) yang semua pembahasannya dilakukan secara tersendiri,” ucapnya. (*)
Penulis: Putri Septina
Editor: Miftah