Lingkar.co — Kuota solar bersubsidi untuk nelayan di Kendal hampir habis. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kendal bersama DPRD Kendal mengajukan tambahan pasokan sebanyak 4.000 kiloliter (KL) ke BPH Migas.
Direktur PT Kendal Handal Perseroda, Agus Priyo Kusumo, selaku pengelola SPBN menyebut kuota Kendal tahun ini hanya 8.699 KL. Jumlah itu turun dari 11 ribu KL pada 2024. “Per 25 Agustus, penyerapan sudah 8.368 KL atau 96,19 persen,” ujarnya.
Stok kuota tersisa hanya sekitar 320 KL. Itu diperkirakan habis dalam 7–10 hari. Tambahan sementara 192 KL sudah masuk Agustus ini. “Tapi jelas tidak cukup sampai akhir tahun,” tegas Agus.
Ia mengaku, Bupati Kendal melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) sudah menyurati BPH Migas. Usulan resmi tambahan kuota 4.000 KL diajukan agar pasokan nelayan aman hingga Desember.
Kepala DKP Kendal, Hudi Sambodo membenarkan adanya permohonan penambahan kuota solar subdidi ke BPH Migas. Namun sampai saat ini belum ada kejelasan jumlah yang akan dipenuhi oleh BPH Migas.
Ketua Fraksi PKS DPRD Kendal, Rubiyanto, mengatakan kelangkaan sudah dirasakan nelayan sejak 23 Agustus. SPBN di Desa Gempolsewu, Kecamatan Rowosari dan Kelurahan Bandengan, Kecamatan Kota Kendal kehabisan stok. “Banyak nelayan mengadu, bahkan ada ancaman demo karena berhari-hari tidak bisa melaut,” katanya.
Ia menegaskan DPRD terus mengawal usulan tambahan kuota. “Kalau tidak segera dipenuhi, ribuan nelayan terancam kehilangan mata pencaharian,” tambah Rubiyanto.
Pemerintah daerah juga membuka komunikasi dengan Pertamina. Ada opsi penambahan sementara 1.000 KL, tetapi dinilai belum memadai. (*)
Penulis: Yoedhi W