Lingkar.co – Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cilacap, Selasa (31/3/2026) menunjukkan tren positif.
Kinerja keuangan yang melampaui target nampak dari penurunan angka kemiskinan, serta pertumbuhan ekonomi tanpa migas yang cukup tinggi menjadi sorotan.
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Cilacap Taufik Nurhidayat didampingi Wakil Ketua DPRD Indah Mayasari, Suyatno, dan Sindi Syakir.
Sementara LKPJ disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Cilacap Ammy Amalia Fatma Surya dan dihadiri Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Annisa Fabriana serta para kepala OPD di lingkungan Pemkab Cilacap.
Dalam laporan tersebut disampaikan bahwa pendapatan daerah tahun 2025 melampaui target. Dari target sebesar Rp3,84 triliun, pendapatan daerah terealisasi Rp3,85 triliun atau 100,13 persen.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga melampaui target dengan realisasi Rp1,085 triliun atau 103,44 persen. Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp3,80 triliun atau 95,59 persen dari anggaran, dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp180,55 miliar.
“Penyampaian LKPJ kepada DPRD merupakan agenda konstitusional tahunan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah,” ujar Ammy.
Selain kinerja keuangan, sejumlah indikator kinerja utama daerah juga menunjukkan capaian positif. Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Cilacap tahun 2025 mencapai 86,24 atau 112 persen dari target. Nilai SAKIP tercatat 74,59 dengan predikat BB, sementara Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) sebesar 73,963 dengan kategori B. Pemerintah daerah berencana meningkatkan nilai IPKD melalui digitalisasi pengelolaan keuangan, sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, serta optimalisasi pengelolaan aset daerah.
Sementara di sektor kesejahteraan masyarakat, angka kemiskinan tahun 2025 turun menjadi 9,41 persen dari 10,68 persen pada tahun sebelumnya. Tingkat Pengangguran Terbuka juga menurun menjadi 7,4 persen dari 7,83 persen pada tahun 2024.
“Untuk menekan pengangguran akan dilakukan melalui job canvassing, job fair, pelatihan berbasis kompetensi, bursa kerja khusus, dan penguatan lembaga penempatan kerja,” katanya
Dari sisi perekonomian daerah, pertumbuhan ekonomi dengan migas tercatat 3,31 persen, sedangkan tanpa migas mencapai 6,33 persen atau melampaui target. Pertumbuhan ekonomi ditopang sektor akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, serta transportasi dan pergudangan. Sementara itu, inflasi daerah tercatat 2,79 persen dan masih dalam kondisi terkendali.
Sepanjang tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Cilacap juga meraih berbagai penghargaan tingkat nasional dan provinsi, termasuk Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk kesembilan kalinya secara berturut-turut.
“Keberhasilan yang telah dicapai merupakan hasil kerja bersama, sedangkan berbagai kekurangan menjadi catatan penting untuk perbaikan demi kemajuan Kabupaten Cilacap,” ujarnya.
Rapat paripurna tersebut menjadi bagian dari mekanisme akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sekaligus bahan evaluasi bersama untuk meningkatkan kinerja pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Cilacap ke depan.
Ammy menambahkan, berbagai capaian yang diraih selama tahun 2025 menjadi motivasi untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, sementara berbagai kekurangan akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan pembangunan ke depan. (*)