BLORA. Lingkar.co – Ketua Pimpinan Cabang (Pimcab) Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Kabupaten Blora, Rudi Ismanto ingatkan netralitas pegawai pemerintah dalam politik.
Rudi mengatakan, memasuki tahun politik menjelang pemilu 2024, agar Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak berpihak kepentingan politik siapapun.
“Semua ASN Blora, semua perangkat desa, maupun kepala desa, jangan bersinggungan dengan politik praktis. Dalam hal ini harus netral,” kata Rudi Ismanto kepada Lingkar.co, Senin (06/02/2023).
Lebih lanjut, Rudi mengecam keras dan akan mengambil tindakan tegas jika nantinya menemukan kecurangan, dan praktik money politic pada pemilu 2024.
“Jangan sampai salahkan Partai PKN kalau hal ini akan ditindak tegas, terutama Bawaslu Blora. harus selalu proaktif menyikapi politik uang di Blora,” tegasnya.
Tidak hanya itu, dirinya bahkan mengklaim telah melakukan pengawasan bersama basis massa PKN.
“Iya mulai saat ini. karena saat ini sudah momen politik, mulai rekrutmen bakal calon legislatif hingga menghantarkan ke legislatif,” ujarnya.
Menurutnya, hal itu sengaja dilakukan karena berharap praktik politik yang santun, lugas, bersih, dan lugas, bersih dari kecurangan dan transparan, serta menghindari politik uang.
“Kita membantu supaya politik ini kembali ke rohnya politik sejati, sesuai undang-undang dasar 1945, juga menegakkan Pancasila. Jadi nggak ada istilahnya beli atau jual suara, dalam pemilu legislatif di 2024, dan termasuk pemilihan presiden dan wakil presiden,” terangnya kembali.
“Saya menegaskan Sekali lagi, Bawaslu selaku pengawas pemilihan umum legislatif di Blora harus tegas menindak lanjuti terkait ini, dan harus diproses secara hukum,” tandasnya.
“Karena jadi rahasia umum saat ini, politik uang di atas segalanya, akhirnya mencetak para oligarki untuk perorangan, untuk kelompoknya,” tukasnya.
Komitmen PKN Cetak Politisi Pro Rakyat
Tidak hanya menyoroti soal dugaan potensi kecurangan, lebih dari itu, Rudi juga menegaskan komitmen mencetak politisi yang pro rakyta.
Meski demikian, ia mengakui bahwa saat ini PKN masih ibaratnya partai yang baru lahir,
“Yang untuk rakyat oleh rakyat dan semuanya dikembalikan oleh untuk rakyat. Jadi legislatif DPR di kabupaten DPRD tingkat II Blora khususnya. Semua itu urusan partai dan harus tunduk dengan aturan partai,” bebernya.
Namun, mesmi hadir sebagai partai batu, ia sangat optimis menatap pemilu 2024 nanti. PKN Blora dalam kendalinya akan mendapatkan satu fraksi.
“Karena satu fraksi itu setara dengan 4-5 kursi. Bahkan lebih pun ya allhmdulilah. Itu tetap yang namanya satu fraksi kebangkitan Nusantara,” klaimnya.
Terkait perjalanan politik menuju 2024, Rudi tak menampik jika telah melakukan langkah-langkah dari rekrutmen dan sosialisasi partai.
“Dengan pendekatan-pendekatan persuasif langsung di tingkat bawah, desa, bahkan kecamatan sampai kabupaten. Kita akan menyerukan bahwa PKN politik bersih,” tandasnya.
Untuk itu, Rudi meminta kepada seluruh basis massa PKN Blora, agar menyerukan politik bersih dan patuh terhadap peraturan KPU.
“Pesan dan kesan untuk akar rumput Partai PKN yang ada di tingkat ranting, anak ranting di pimpinan kecamatan, mari kita menyerukan politik bersih. Apa yang diserukan oleh aturan main KPU pusat maupun KPU yang ada di kabupaten Blora. kita tunduk terhadap aturan,” ajaknya.
“Intinya partai kebangkitan Nusantara Pimpinan Cabang Blora garda terdepan untuk memberantas yang namanya politik uang,” lantangnya. (*)
Penulis: Lilik Yuliantoro
Editor: Ahmad Rifqi Hidayat