Minim Perlindungan, KPPMPI Minta Presiden Bentuk Dewan Kelautan Nasional

Pulau Karimunjawa. Ilustrasi foto oto: Rifqi/Lingkar.co
Pulau Karimunjawa. Ilustrasi foto oto: Rifqi/Lingkar.co

Lingkar.co – Kesatuan Pelajar Pemuda dan Mahasiswa Pesisir Indonesia (KPPMPI) berharap adanya Dewan Kelautan Nasional (DKN) sebagaimana adanya Dewan Ekonomi Nasional (DEN).

Menurut Ketua Umum KPPMPI, Hendra Wiguna, adanya kejahatan luar biasa seperti pagar laut di Tangerang dan Bekasi, pengkavlingan laut di Sidoarjo, perusakan mangrove di Pulau Biawak dan Pulau Pari karena minimnya perlindungan terhadap wilayah laut.

“Dahulu ada Dewan Kelautan Indonesia (DKI), ada Dewan Maritim Indonesia (DIM), bahkan ada Menko Kemaritiman,” kata Hendra dalam siaran persnya pada Jumat (24/1/2025).

“Saat ini, lembaga atau kementerian tersebut tidak ada. Seolah terasa ada yang kurang bagi kita sebagai negara kepulauan yang luas wilayah lautnya lebih luas ketimbang daratnya.” sambungnya.

Menurut Hendra, jika ada DKN nantinya bisa diperankan untuk memberikan rekomendasi dan masukan kepada Presiden terkait kebijakan strategis di sektor kelautan. Selain itu juga membantu Presiden dalam melaksanakan Asta Cita ke 2, terutama terkait dengan menjadikan laut sebagai kekuatan keamanan negara dan sumber pangan bangsa.

“Kalau DKN ini terbentuk, maka tugas pertamanya adalah mengecek seluruh wilayah laut. Jangan-jangan banyak yang sudah di kasih sertifikat ilegal, ataupun juga pulau-pulau kecil dan terdepan bisa jadi sudah di rusak ekosistemnya dengan ilegal juga.” urainya.

Png-20230831-120408-0000

Tidak hanya itu, menurut dia, DKN dapat menjalankan fungsi lainnya untuk mendukung kerja-kerja Presiden.

Hendra bilang Indeks Kesehatan Laut atau Ocean Health Index (OHI) Indonesia saat ini berada pada peringkat 189 dari 220 negara. Skor Indeks Kesehatan Laut Indonesia secara keseluruhan adalah 61 dari 100, lebih rendah dibandingkan skor rata-rata global yang sebesar 69.

“Perlu upaya segera pemulihan ekosistem laut dan pesisir kita, maka peranan DKN ini bisa ada di sana,” ucapnya.

“Tentunya DKN ini perlu diisi oleh sumber daya manusia terbaik di bidang kelautan dan berjiwa NKRI. Syukur-syukur memiliki nilai-nilai Ocean Leadership, sehingga akan mudah perjalanan kita dalam memulihkan laut untuk sepenuhnya kemakmuran rakyat.” tutupnya. (*)

Penulis: Ahmad Rifqi Hidayat

Dapatkan update berita pilihan dan terkini setiap hari dari lingkar.co dengan mengaktifkan Notifikasi. Lingkar.co tersedia di Google News, s.id/googlenewslingkar , Kanal Telegram t.me/lingkardotco , dan Play Store https://s.id/lingkarapps

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *