Lingkar.co – Pakar Kebijakan Publik Universitas Diponegoro (Undip), Bangkit Aditya Wiryawan, menilai kinerja Pemerintah Kota Semarang selama setahun terakhir menunjukkan tren positif, terutama dari sisi ekonomi makro sejak kepemimpinan Agustina–Iswar.
Berdasarkan data terakhir yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi nasional tercatat sebesar 5,3 persen. Sementara Kota Semarang mampu mencatatkan pertumbuhan sekitar 5,37 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional.
“Jadi saya menganggap kontribusi Pemkot Semarang untuk mempertahankan laju pertumbuhan itu cukup baik. Selama setahun terakhir stabilitas makro bisa terjaga,” ujarnya, Rabu (25/2/2026).
Ia juga menilai stabilitas tersebut berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan di Kota Semarang. Meski laju penurunannya belum secepat daerah lain, tren penurunan tetap terjadi dan patut diapresiasi.
“Secara umum saya melihat tren positif ini sebagai satu hal yang bisa diapresiasi,” terang dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Undip tersebut.
Menurutnya, salah satu faktor yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi adalah respons cepat pemerintah kota dalam menangani persoalan infrastruktur, terutama perbaikan jalan yang dilakukan secara masif dalam setahun terakhir.
Ia bahkan menyebut program bantuan operasional RT sebagai langkah yang cukup jenius dalam mendorong belanja masyarakat sehingga roda ekonomi tetap bergerak.
“Kebijakan dan langkah-langkah pemerintah itu positif,” katanya.
Namun demikian, Bangkit memberikan catatan serius terkait pemerataan pembangunan. Ia menilai infrastruktur di wilayah pusat kota relatif lebih baik dibandingkan daerah pinggiran dan perbatasan. Kondisi ini berpotensi memperlebar ketimpangan jika tidak segera diantisipasi.
Dalam sektor transportasi, program transportasi publik gratis seperti feeder dan BRT dinilai sangat membantu masyarakat, terutama pelajar dan kelompok rentan.
“Program ini bagus dan bisa diapresiasi. Kalau bisa diperluas, ini sangat membantu pengeluaran anak sekolah dan masyarakat yang masih kekurangan akses transportasi,” jelasnya.
Ke depan, tantangan besar Pemkot Semarang masih berkutat pada persoalan rob di wilayah utara. Menurutnya, pemerintah kota memiliki keterbatasan dalam menangani persoalan tersebut sehingga diperlukan sinergi dengan proyek-proyek besar seperti pembangunan tanggul laut.
Selain infrastruktur, ia menekankan pentingnya intervensi kebijakan untuk menekan ketimpangan penduduk.
“Mungkin kemiskinan bukan masalah utama di Semarang, tapi ketimpangannya. Diharapkan muncul inovasi-inovasi pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan yang benar-benar berhasil,” pungkasnya. ***