Palestina Desak Isreal kembali Berunding Soal Wilayah

JAKARTA, Lingkar.co– Menteri luar negeri Palestina Riyad al-Malki mendesak Israel untuk kembali melakukan pembicaraan untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina, Sabtu (19/12).

Seruan ini dilontarkan menjelang transisi ke pemerintahan baru AS. Komentar Menteri Luar Negeri Palestina muncul dalam pernyataan bersama dengan Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shukry dan Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi.

Dalam konferensi pers setelah pertemuan,  Al-Malki mengatakan, bahwa otoritas Palestina siap bekerja sama dengan Presiden terpilih AS Joe Biden, atas dasar pencapaian negara Palestina dengan Yerusalem timur sebagai ibukotanya di wilayah yang direbut Israel pada perang Timur Tengah 1967.

“Kami siap untuk bekerja sama dengan pemerintahan baru AS dan kami berharap itu akan memperbaiki kembali hubungan dengan negara Palestina,” katanya.

Diplomat Palestina tersebut mengatakan, koordinasi dengan Kairo dan Amman akan menjadi titik awal hubungan dengan pemerintahan Biden yang akan datang. Mesir dan Yordania adalah sekutu dekat AS.

Pada bulan September, Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyerukan konferensi internasional awal tahun depan untuk meluncurkan proses perdamaian sejati, berdasarkan resolusi PBB dan perjanjian masa lalu dengan Israel.

Palestina mendesak agar konferensi itu multilateral, karena mereka berpendapat Amerika Serikat bukan lagi perantara yang jujur. Sebab, negosiator Palestina telah mengalami banyak kemunduran di bawah pemerintahan Trump. Palestina juga mengeluh Washington mengambil langkah pro-Israel yang bias.

Pada masa pemerintahan Trump, Otoritas Palestina dikesampingkan. dan memindahkan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv. AS pun memangkas bantuan keuangan untuk Palestina dan membalikkan arah ketidakabsahan permukiman Israel di tanah yang diklaim oleh Palestina.

Israel merebut Yerusalem timur dan Tepi Barat dalam perang 1967. Israel mencaplok Yerusalem timur dan menganggapnya sebagai bagian dari ibukotanya – sebuah langkah yang tidak diakui secara internasional.

Komunitas internasional menganggap kedua wilayah itu sebagai wilayah pendudukan. Sementara Palestina menganggap wilayah itu sebagai bagian dari negara merdeka mereka di masa depan.

Israel telah membangun jaringan permukiman yang sangat luas yang menampung hampir 700.000 pemukim Yahudi di Tepi Barat dan Yerusalem sejak pendudukan mereka sejak 1967.

Tapi, Palestina menginginkan kedua wilayah itu untuk negara masa depan mereka dan memandang pemukiman itu sebagai pelanggaran hukum internasional dan penghalang perdamaian. Hal ini mendapat dukungan internasional yang luas. (ara/aji)