Lingkar.co – Soal PDI Perjuangan (PDIP) menyuarakan penolakan terhadap wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) akan dilakukan melalui Dewawn Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pakar Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Prof. Dr. phil. Ridho Al-Hamdi, M.A menganggap partai tersebut memanfaatkan momentum mendulang simpati publik.
“Ini momentum bagi PDIP untuk menarik perhatian dan simpati publik. PDIP dalam hal ini mengambil momentum yang sangat menguntungkan dirinya, katanya.
Sebelumnya, wacana mengembalikan Pilkada dipilih melalui DPRD sudah didukung banyak partai, seperti Partai Gerindra, Partai Golkar, PKB, PAN, Partai Nasdem, dan Partai Demokrat.
Oleh karena itu, menurut Ridho wajar apabila ada kesan bahwa kini PDIP berada dalam pihak oposisi, meskipun PDIP tidak menyatakan dirinya menjadi bagian dari koalisi Prabowo, maupun menyatakan diri secara jelas sebagai oposisi.
“Secara institusi, PDIP seolah-olah sendiri meski partai pemenang. Kalaui PDIP ikut bagian dari koalisi Prabowo, maka ada kesan PDIP menjadi sub dari Prabowo, padahal PDIP adalah the ruling party, partai pemenang,” imbunhya.
“Kemudian, bahwa Megawati kemudian berbeda dengan SBY, itu semakin memperkuat posisi tersebut. ‘Oh, ternyata SBY berada di dalam (koalisi Prabowo).’ Sehingga, PDIP semakin meyakinkan untuk jadi partai oposisi, dalam hal ini berbeda dan menolak pilkada via DPRD,” imbuhnya lagi.
Baca Juga: Megawati: Pilkada Melalui DPRD Pengkhianatan Reformasi
Sebelumnya, Ketua Umum PDI perjuangan, Megawati Soekarnoputri menyatakan pernyataan tegas bahwa partainya menolak wacana mengubah pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Ia menganggap, pelaksanaan Pilkada secara langsung merupakan capaian penting serta hasil dari perjuangan rakyat dalam mewujudkan demokratisasi pasca-reformasi.
“PDI Perjuangan menolak secara tegas setiap wacana pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui DPRD. Penolakan ini bukan sekedar sikap praktis. Ini adalah sikap ideologis, sikap konstitusional dan sikap historis,” katanya saat acara penutupan Rakernas I PDI Perjuangan Tahun 2026 di Jakarta, Senin (12/1/2026).
“Reformasi bukan untuk dibatalkan secara perlahan. Reformasi harus dijaga, diperkuat, dan disempurnakan. PDI Perjuangan akan berdiri di garis depan untuk menjaga hak Rakyat memilih pemimpinnya sendiri,” tegasnya.
Ia menjelaskan, mekanisme Pilkada melalui DPRD merupakan praktik masa lalu yang tidak bisa menjamin penguatan demokrasi maupun akuntabilitas kekuasaan.
“Mekanisme ini lahir dari perjuangan panjang rakyat untuk merebut kembali hak politiknya setelah puluhan tahun dikekang oleh sentralisme kekuasaan,” imbuhnya.Politik
Presiden Kelima RI tersebut juga membantah klaim bahwa sistem perwakilan dapat mengurangi biaya politik.
Menurut Megawati, langkah yang diambil oleh PDI Perjuangan yang konsisten menolak Pilkada melalui DPRD merupakan bagian dari komitmen ideologis untuk menjaga agar demokrasi tidak bergerak mundur.
Penulis : Kharen Puja Risma