Lingkar.co – Wakil Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra menyampaikan, saat ini sudah ada tujuh dapur untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang beroperasi di Pati. Selain itu, 20 dapur lainnya telah dinyatakan siap jalan setelah lolos proses verifikasi.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati pun, katanya, terus mendorong percepatan program MBG sebagai bagian dari agenda prioritas nasional yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.
“Untuk memenuhi kebutuhan daerah, Kabupaten Pati setidaknya memerlukan 114 dapur MBG. Ini menjadi target besar yang harus kami kejar bersama,” kata. Jumat (1/8/2025).
Target tersebut, katanya, selaras dengan arahan Gubernur Jawa Tengah dan pemerintah pusat yang mendorong agar seluruh dapur MBG di Indonesia aktif sepenuhnya paling lambat Desember 2025.
Menurut Risma, MBG bukan sekadar soal makan gratis, tapi punya peran penting dalam meningkatkan kualitas gizi dan kesejahteraan peserta didik, baik di kota maupun desa.
“MBG ini dampaknya sangat luas, terutama bagi anak-anak sekolah. Kita ingin semua bisa terserap dalam program ini, termasuk pesantren,” ujarnya.
Untuk mempercepat eksekusi di lapangan, Pemkab Pati akan membentuk Satgas MBG yang bertugas mengoordinasikan kesiapan dapur, menjalin komunikasi dengan pusat, melibatkan investor, serta menentukan distribusi makanan.
“Satgas sudah saya laporkan ke Pak Bupati dan akan segera dibentuk. Tugas mereka tidak hanya memastikan dapur berjalan, tapi juga mendata dan menjangkau semua lembaga pendidikan, baik negeri, swasta, maupun pesantren,” jelasnya.
Risma menambahkan, program ini juga membuka peluang besar di sektor ketenagakerjaan. Setiap dapur membutuhkan sekitar 47 tenaga kerja, yang berarti jika seluruh target 114 dapur tercapai, maka akan muncul lebih dari 5.000 lowongan kerja baru.
“Satu dapur MBG membutuhkan sekitar 47 karyawan. Jika Kabupaten Pati menargetkan 114 dapur MBG, artinya akan tersedia sekitar 5.358 lowongan kerja,” ungkapnya.
Ia membeberkan, jenis pekerjaan yang dibutuhkan beragam, mulai dari koki, asisten dapur, logistik, administrasi, hingga petugas distribusi makanan ke sekolah dan pesantren. Program ini diharapkan membawa dampak langsung pada ekonomi masyarakat, terutama pencari kerja di sektor pelayanan makanan dan sosial. (*)