Lingkar.co – Bupati Rembang Harno menargetkan pertumbuhan ekonomi daerah pada kisaran 5,50–6,00 persen. Hal itu disampaikan Harno dalam Pengantar Nota Keuangan RAPBD 2026 yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Rembang, Kamis (20/11/2025).
Target ini, kata Harno, menjadi dasar penyusunan kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan tahun 2026, di tengah tantangan penurunan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Menurut Harno, proyeksi tersebut sejalan dengan tren positif sejumlah indikator makro daerah, seperti peningkatan kinerja ekonomi, naiknya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), inflasi yang tetap terkendali, serta penurunan angka kemiskinan.
“Dengan tema pembangunan Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah dalam Memperkuat Peran Rembang sebagai Lumbung Pangan Nasional, pertumbuhan ekonomi tahun 2026 ditargetkan mencapai 5,50–6,00 persen,” jelasnya.
Dalam pidatonya, Harno memaparkan empat tujuan pembangunan daerah tahun 2026, yakni pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, peningkatan pendapatan dan produktivitas masyarakat, dan terwujudnya keamanan dan ketenteraman melalui infrastruktur serta lingkungan yang berkualitas.
Pada Nota Keuangan RAPBD 2026, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp 1,97 triliun. Angka ini terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 464,47 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp 1,51 triliun. Harno menekankan perlunya pembenahan dari sisi pendapatan, termasuk penyesuaian akibat implementasi UU HKPD, pemutakhiran data objek pajak, serta optimalisasi kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Sementara belanja daerah direncanakan sebesar Rp 1,99 triliun. Anggaran tersebut akan difokuskan pada pembangunan sumber daya manusia, penguatan ekonomi daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan infrastruktur, dan penguatan daya dukung lingkungan.
Untuk pembiayaan, penerimaan sebesar Rp 20 miliar berasal dari SiLPA dan pinjaman BLUD RSUD dr. R. Soetrasno. Adapun pengeluaran diperuntukkan bagi pembayaran cicilan pokok utang.
Dalam kesempatan itu, Fraksi PKB melalui juru bicara Maslichan memberi apresiasi atas langkah Pemkab Rembang dalam menghadapi tantangan pembangunan 2026. Fokus pada ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, dan penanggulangan kemiskinan dinilai sudah tepat.
“Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menegaskan komitmen bersinergi dengan Pemkab Rembang agar APBD 2026 mampu menjawab persoalan mendesak seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan infrastruktur,” ujarnya.
Fraksi PKB juga menekankan pentingnya ketersediaan infrastruktur yang memadai sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Menanggapi pandangan fraksi-fraksi, Bupati Harno menyampaikan apresiasi dan kembali menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan.
“Pada prinsipnya, eksekutif akan berjuang dan bekerja keras. Untuk tahun 2026, tidak akan ada lagi pembahasan yang terlambat dari pihak eksekutif. Kami juga akan berupaya meningkatkan PAD yang ada,” tutup Harno. (*)