Lingkar.co – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Uswatun Hasanah mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) telah mengalokasikan dana untuk beasiswa bagi sepuluh siswa.
Katanya, sejak tahun 2014 sepuluh anak berprestasi dari Jawa Tengah dari keluarga yang tidak mampu bersekolah di SMA Taruna Nusantara. Anggaran tersebut sebesar Rp 249 juta yang meliputi biaya sepanjang menempuh pendidikan, serta tambahan uang jajan setiap bulan sebesar Rp 500 ribu.
“Sampai saat ini sudah ada 110 siswa yang menerima beasiswa dan ada yang sudah lulus kuliah dan bekerja baik di instansi negeri ataupun swasta, dan juga menempuh kuliah di universitas favorit,” terangnya dalam Pembekalan Sekda Provinsi Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bakti Praja, Semarang, Selasa (15/4/2025).
Uswatun mengatakan, kunjungan SMA Taruna Nusantara yang digelar hari ini merupakan kegiatan bersama kepala daerah yang merupakan agenda rutin tahunan.
“Pada tahun ini dengan pak Sekda belajar bagaimana agar menjadi calon ASN dan ASN yang berintegritas dan bersyukur. Langkah itu harus dilakukan sejak dari sekarang, sebagai bagian dari tanggung jawab untuk belajar,” ujar Uus, panggilan akrab Uswatun.
Sementara, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Soemarno mengapresiasi agenda tahunan SMA Taruna Nusantara tersebut. Apalagi siswa SMA Taruna Nusantara merupakan siswa yang terpilih melalui seleksi yang ketat dan berasal dari berbagai penjuru tanah air.
“Adik-adik semua adalah pilihan, miniatur Indonesia karena berasal dari berbagai wilayah di Indonesia, dan menjadi harapan calon pemimpin di masa depan untuk menyongsong Indonesia emas 2045,” kata Sekda.
Pada sesi diskusi, perwakilan siswa yang berasal dari Aceh menanyakan apa fokus pembangunan Pemprov Jateng dan alasan Pemprov menjadikannya sebagai prioritas.
Menjawab hal tersebut, Sekda mengatakan, prioritas pembangunan Jawa Tengah adalah mengentaskan kemiskinan, dan tujuan utamanya adalah kesejahteraan masyarakat.
Indikatornya sangat banyak, kata dia, di antaranya faktor ekonomi, pendidikan dan kesehatan, termasuk pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, inflasi diperlukan untuk mengukur dinamika ekonomi, dengan catatan, inflasi harus dalam rentang 4 – 5 %.
“Ada berbagai indikator makmur yang harus dipahami, dan tujuan utamanya adalah mencapai kesejahteraan masyarakat,” pungkas Sekda. (*)
Penulis: Ahmad Rifqi Hidayat