Lingkar.co – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai tetap relevan dan dibutuhkan di tengah ketidakpastian ekonomi global yang terus berkembang. Program tersebut dipandang sebagai bentuk intervensi sosial mendasar yang berperan besar dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia ke depan.
Direktur Eksekutif lembaga riset Kiprah, Fakhrido Susilo, menyebut MBG kerap menuai pro dan kontra di ruang publik. Di satu sisi, kebijakan ini dianggap sebagai bukti kehadiran negara dalam menjamin pemenuhan gizi masyarakat. Namun di sisi lain, tidak sedikit pihak yang menilai MBG sebagai pemborosan anggaran di tengah situasi ekonomi yang belum stabil.
Menurut Fakhrido, dinamika ekonomi global sejatinya tidak hanya dialami Indonesia. Negara-negara lain seperti India, Brasil, hingga Amerika Serikat juga menghadapi tekanan serupa, namun tetap mempertahankan program jaring pengaman sosial di sektor pangan dan pendidikan.
“Banyak instrumen kebijakan yang bisa ditempuh pemerintah untuk merespons gejolak ekonomi, tanpa harus mengorbankan program makan bergizi gratis,” ujar Fakhrido dalam keterangannya, belum lama ini.
Ia menambahkan, realitas sosial di Indonesia menunjukkan banyak orang tua yang harus bekerja sejak pagi hingga malam hari, bahkan menjalani lebih dari satu pekerjaan. Kondisi tersebut membuat perhatian terhadap pemenuhan gizi anak kerap terabaikan.
“Dengan adanya MBG, beban orang tua menjadi lebih ringan. Anak-anak tetap mendapatkan asupan gizi berkualitas tanpa harus mengorbankan produktivitas kerja orang tua,” jelas dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik President University itu.
Fakhrido menegaskan bahwa program MBG bukan semata-mata soal membuat anak kenyang, melainkan investasi jangka panjang dalam membentuk kapasitas berpikir dan kualitas intelektual generasi muda.
Ia menilai upaya peningkatan kualitas pendidikan di jenjang tinggi tidak akan efektif jika fondasi gizi pada usia dini lemah. Tanpa nutrisi yang memadai, skor PISA Indonesia sulit bersaing secara global, dan visi Indonesia Emas 2045 berisiko hanya menjadi slogan.
Meski demikian, Fakhrido mengingatkan pentingnya peningkatan efisiensi anggaran dalam pelaksanaan MBG. Pemerintah dinilai perlu melakukan studi komparatif dan perbaikan tata kelola agar biaya dapat ditekan tanpa menurunkan mutu gizi.
Ia juga mendorong keterlibatan lembaga riset independen untuk melakukan evaluasi dampak secara menyeluruh. Mulai dari pengaruh MBG terhadap tingkat kehadiran siswa, peningkatan kecerdasan anak, hingga dampaknya bagi UMKM dan koperasi lokal.
“Studi yang ada saat ini masih sangat terbatas. Padahal data dan riset kuat sangat dibutuhkan agar kebijakan ini tidak terus diperdebatkan,” katanya.
Menurutnya, tanpa dukungan riset yang memadai, MBG akan selalu dibayangi kontroversi. Namun jika dipandang sebagai investasi pembangunan manusia, program ini merupakan langkah progresif yang perlu dikawal bersama.
Sementara itu, pakar kesehatan dr Rita Ramayulis, DCN, M.Kes menilai MBG menjadi jawaban konkret atas makin terbatasnya akses anak-anak terhadap makanan bergizi.
Ia menilai, jika dikelola dengan optimal, MBG tidak hanya berdampak pada kesehatan anak, tetapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian melalui pemanfaatan pangan lokal.
“Program ini pada dasarnya mendekatkan anak pada makanan bergizi. Kuncinya ada pada variasi menu agar tidak terpaku pada pilihan yang itu-itu saja,” ujarnya.
Menurut Rita, pemanfaatan bahan pangan lokal dapat menjadi strategi penting dalam menjaga ketahanan pangan keluarga, mendorong ekonomi masyarakat bawah, sekaligus meningkatkan efisiensi anggaran yang selama ini menjadi sorotan publik.
“Kalau pangan lokal dimaksimalkan, variasi konsumsi anak meningkat, lapangan kerja terbuka, dan pendapatan masyarakat ikut terdongkrak. Efek ekonominya sangat nyata,” pungkasnya.
Penulis: Putri Septina