Lingkar.co – Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa pemerintah telah menghentikan sementara lebih dari 1.000 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah pembenahan guna memastikan standar layanan tetap terjaga.
Berdasarkan keterangan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI yang diterima di Jakarta, Kamis (19/3/2026), Prabowo menegaskan bahwa langkah ini dilakukan demi menjamin kualitas gizi, kebersihan, serta keamanan pangan dalam pelaksanaan program.
“Saya langsung cek. Panggil Kepala BGN dan saya terus cross-check,” kata Prabowo dalam sesi diskusi bersama jurnalis dan pakar di kediamannya di Hambalang, Bogor, yang ditayangkan Kamis (19/3/2026).
Ia menekankan bahwa penghentian sementara ini bukan berarti program MBG dihentikan, melainkan bagian dari evaluasi menyeluruh. Keputusan tersebut diambil setelah pemerintah menerima berbagai masukan dan kritik terkait pelaksanaan di lapangan.
Menurut Prabowo, pemerintah justru menjadikan kritik sebagai bahan perbaikan agar program yang menyasar generasi muda ini dapat berjalan lebih optimal.
“Saya kirim orang-orang saya yang ngecek. Saya kira, kalau nggak salah ya, dari sekian puluh ribu dapur, sudah kita tutup lebih dari seribu,” ujarnya.
Presiden juga menyebutkan bahwa hingga saat ini terdapat sekitar 1.030 dapur yang telah disuspend karena tidak memenuhi standar yang ditetapkan. Pengawasan dilakukan secara ketat, termasuk melalui inspeksi mendadak di lapangan.
“Yang sudah di-suspend, 1.030. Dan yang kita lakukan sekarang adalah sertifikasi. Jadi kalau dapur kamu mau survive lebih dari berapa bulan, kamu harus lulus sertifikasi kebersihan, sertifikasi keamanan makanan, dicek airnya gimana, airnya aman, airnya dimasak seperti apa, kemudian omprengnya, semua itu ada kriterianya. Kalau gak beres ditutup,” tegasnya.
Sebagai langkah lanjutan, pemerintah menerapkan sistem standarisasi dan sertifikasi bagi seluruh dapur MBG. Setiap unit diwajibkan memenuhi persyaratan terkait kebersihan, keamanan pangan, kualitas air, serta proses pengolahan makanan.
Selain itu, pemerintah juga membuka ruang pengawasan publik dengan memberikan akses kepada masyarakat, sekolah, hingga orang tua untuk memantau pelaksanaan program.
“Siapapun boleh cek. Kepala sekolah, orang tua, masyarakat sekitar boleh masuk dan komplain,” ujar Prabowo.
Ia menambahkan, transparansi menjadi elemen penting dalam memastikan program berjalan bersih dan tepat sasaran. Prabowo juga mengingatkan agar praktik laporan yang hanya menonjolkan hal positif tanpa mencerminkan kondisi sebenarnya harus ditinggalkan.
“Laporan yang hanya bagus-bagus itu budaya yang tidak baik. Kita harus berani menghadapi realitas,” katanya.
Ke depan, pemerintah berkomitmen memperkuat pengawasan dan memperbaiki sistem agar program Makan Bergizi Gratis benar-benar memberikan manfaat dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama bagi anak-anak. (*)