Perkuat Ekonomi Indonesia Dengan Bisnis Berkelanjutan

  • Bagikan
Ilustrasi Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. ia mengatakan bahwasannya birokrasi level 1 dan 2 di Indonesia saat ini sudah tidak lagi efektif, (Humas Jabar/Lingkar.co)
Ilustrasi Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. ia mengatakan bahwasannya birokrasi level 1 dan 2 di Indonesia saat ini sudah tidak lagi efektif, (Humas Jabar/Lingkar.co)

JAKARTA, Lingkar.co – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, mengajak para pelaku usaha dapat menjalankan prinsip bisnis berkelanjutan sebagai cara memperkuat ekosistem ekonomi digital yang kini tengah Indonesia bangun.

Baca Juga : Tempatkan Aksi Iklim Dalam Pembangunan, Indonesia Siap Berbagi Pengalaman

Tidak hanya berfokus mencari keuntungan semata, namun bisa memberikan dampak positif bagi lingkungan hingga masyarakat sekitarnya.

“Kewajiban dari dunia bisnis adalah tidak melihat dari segi bisnisnya semata. Bisnis harus punya etika lingkungan misalnya peduli dengan green economy,” kata Ridwan Kamil dalam acara virtual, Selasa (23/11/2021).

Dari segi ekonomi hijau lainnya, misalnya perusahaan atau pelaku usaha bisa memilih lebih menggunakan energi terbarukan. Pemilihan energi terbarukan lebih tepat ketimbang menggunakan energi dari fosil.

Contoh lainnya adalah menguatkan Sumber Daya Manusia (SDM) lokal di tempat usahanya berada sehingga seluruh lingkungannya dapat terberdayakan dengan maksimal.

Selain itu, pemerintah juga mampu merangkul para pelaku bisnis berkelanjutan lewat skema kerja kolaborasi.

“Saat ini sudah saatnya kita pakai birokrasi level tiga, yaitu birokrasi kolaborasi,” ujar Kang Emil sapaan akrabnya itu.

Sebelum adanya birokrasi level tiga, Pemerintah sebelumnya menerapkan birokrasi level satu dan level dua.

Birokrasi Level Satu dan Dua Tidak Lagi Relevan

Kedua birokrasi tersebut tidaklah adaptif dan tidak relevan dengan perkembangan serta disrupsi yang saat ini terjadi secara global.

Birokrasi level satu, berkarakteristik terlalu tunduk pada peraturan sehingga pelaku usaha sulit untuk membantu pembangunan.

Sementara pada birokrasi level dua, pemerintah hanya menganggap pembangunan termasuk pembangunan ekonomi, hanya tugas pemerintah. Sementara pemangku kepentingan lain tidak bisa terlibat dalam pembangunan.

Hanya pelaku usaha yang memiliki kinerja baik yang dilibatkan namun pengembangan jangka panjang kurang diperhatikan.

Untuk itu hadirlah birokrasi level ketiga yang sifatnya kolaborasi, artinya Pemerintah tidak hanya bekerja sendiri tapi juga bekerja bersama masyarakat secara aktif.

Perencanaan pembangunan kolaboratif dengan banyak pihak tentunya dapat menghasilkan hasil yang optimal karena keterlibatan banyak pihak, mendukung lebih banyak potensi yang dikembangkan.

Kang Emil menyebutkan tercatat selama pandemi COVID-19 ekonomi digital mengalami pertumbuhan sebesar 40 persen di Indonesia.

Jika hal tersebut ada dukungan dari kolaborasi aktif para pengusaha dan pemerintah untuk memberdayakan lingkungan dan masyarakat, maka potensi ekonomi digital dapat bertumbuh dan berkembang dengan maksimal.


  • Bagikan