Lingkar.co – Polres Blora mengadakan apel gelar pasukan Operasi Mantap Brata 2023-2024 di lapangan Kridosono Blora, Rabu (18/10/2023). Bupati Blora, Arief Rohman menyampaikan pesan ini dalam amanat apel.
Membacakan amanat Kapolri, Bupati Arief Rohman menyampaikan, apel gelar pasukan merupakan bentuk pengecekan akhir kesiapan personel maupun sarpras Operasi Mantap Brata 2023-2024. Sehingga Pemilu 2024 diharapkan dapat terselenggara dengan aman dan lancar.
“Pemilu 2024 adalah pesta demokrasi terbesar yang akan menjadi bukti kematangan demokrasi Indonesia dan sekaligus menjadi titik penentuan masa depan bangsa,” jelas Bupati.
Usai apel pasukan, kegiatan dilanjutkan pawai di jalan protokol Blora. Setidaknya 1.200 personel gabungan yang mengikuti pawai.
Mereka terdiri dari anggota Polres Blora ,Batalyon 410/Alugoro, Kodim 0721 Blora, Satpol PP Kabupaten Blora, Dishub Kabupaten Blora, BPBD Kabupaten Blora dan Senkom Kabupaten Blora.
Dikatakan Bupati Arief, sebagaimana penyampaian Presiden Joko Widodo bahwa tahun 2024 adalah momen politik yang sangat penting, karena kita menyelenggarakan pesta demokrasi terbesar dan secara serentak dalam tahun yang sama.
Hal itu, lanjutnya, merupakan pekerjaan besar yang sangat menentukan masa depan bangsa dan negara Indonesia. Untuk itu, guna mengamankan Pemilu 2024, Polri didukung TNI dan instansi terkait serta mitra Kamtibmas lainnya menggelar Operasi Mantap Brata tahun 2023-2024.
Operasi dilaksanakan selama 222 hari sejak 19 Oktober 2023 sampai dengan 20 Oktober 2024, dan diikuti oleh 261.695 personel di seluruh Indonesia.
“Operasi Mantap Brata 2023-2024 tentunya diiringi dengan penguatan strategi komunikasi publik untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat,” tuturnya.
Menurut Bupati, hal itu dilakukan agar masyarakat senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, ikut berpartisipasi dalam menjaga stabilitas Kamtibmas pada Pemilu 2024, serta agar masyarakat mengetahui berbagai upaya pengamanan yang telah dilakukan.
Menyampaikan amanat Kapolri, dikatakan pentingnya mapping (pemetaan) dan penyelesaian potensi konflik sosial hingga ke akar masalah, serta antisipasi daerah rawan Pemilu. Termasuk antisipasi aksi terorisme serta penanganan pelanggaran dan tindak pidana Pemilu dengan profesional dan transparan. (Adv)