Prihatin dengan PPP, Majlis Pakar DPW Sumsel Kecam Aksi Pemecatan PPP Bali

Lingkar.co – Pemecatan yang dilakukan terhadap DPW PPP Bali mendapat perhatian dari pengurus DPW PPP di daerah lain di Indonesia. Diantaranya seperti yang disampaikan Ketua Majelis Pakar DPW PPP Sumsel, Anwar Husien Umrie.

Ia merasa prihatin dengan PPP yang mengeluarkan keputusan tersebut. Bahkan, Anwar pun mengecam aksi main pecat Plt Ketua Umum DPP PPP, H. Muhammad Mardiono terhadap kader yang cukup potensial mengembangkan Partai Kakbah di Pulau Dewata.

“Saya ikut prihatin dan manyayangkan pemecatan DPW PPP Bali dibawah kepemimpinan Saudara Idy Muzayyad. Kami mengecam kesewenanh-wenangan Plt. Ketua Umum Bapak Mardiono,” katanya kepada Lingkar.co dalam pesan singkatnya, Kamis (18/7/2024)..

Tidak hanya itu, menurut Anwar, kebijakan sewenang-wenang yang diterapkan DPP PPP terhadap DPW PPP Bali juga telah dilakukan di Sumsel, yaitu dengan bentuk dinonaktifkannya Ketua DPW Sumsel yang dijabat Agus Sutikno.

ia pun mengingatkan bahwa Bali merupakan daerah yang didominasi oleh non muslim. Dengan demikian, mengembangkan partai politik berbasis agama Islam bukanlah hal yang mudah.

“Polanya sama dengan yang terjadi di Sumsel. Dan saya mendengar informasi teman-teman di daerah lain juga ada upaya-upaya yang mirip untuk menggoyang ketua DPW, semisal di Riau dan Jateng,” paparnya.

Ia juga mendapatkan surat yang diklaim berasal dari DPC-DPC di Bali yang ia dapatkan dari medsos. Dalam pengamatannya terdapat banyak keanehan dalam surat tersebut, salah satunya mengindikasikan bahwa ada rekayasa dalam surat tersebut, yakni ada penyeragaman pola dalam menggoyang DPW agar diganti oleh DPP.

“Masak isinya sama persis, formatnya sama, tanggalnya sama, namun yang tanda tangan Ketua dan Sekretaris DPC-nya berbeda,” ungkapnya.

Anwar juga tidak menampik jika pencopotan jabatan DPW PPP Bali terkait kemungkinan dukungan terhadap untuk pencalonan ketua dalam muktamar PPP. “Ya pastilah, karena idealnya pelaksana tetap itu idealnya enam bulan atau pada batas tertentu,” tukasnya.

Sebab, menurutnya, Plt bertugas untuk menyelamatkan partai agar bisa mengikuti Pemilu dan meraih kemenangan. Selain itu, untuk mempersiapkan pengurus dan kader partai agar bersiap dalam melakukan regenerasi. Jadi, lanjutnya posisi Plt Ketua Umum DPP PPP tidak harus sampai selesai sampai satu periode kepemimpinan.