SRAGEN, Lingkar.co – Hasil penyelidikan kepolisian tentang penimbunan pupuk bersubsidi membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sragen geram. Hal ini menunjukkan lemahnya pengawasan distribusi pupuk bersubsidi, hingga membuat petani tercekik.
Anggota DPRD Sragen Bambang Widjo Purwanto bereaksi keras dengan kejadian penimbunan pupuk bersubsidi yang telah Polres Sragen ungkap.
Ia menegaskan ketika pupuk sempat mengalami kelangkaan, banyak kios tidak resmi yang menjual pupuk yang pemerintah subsidi. Namun pada saat audiensi justru membantah hal tersebut.
”Saya bilang yang namanya distribusi pupuk dari hulu sampai petani itu tanggung jawab produsen. Dengan pengungkapan kepolisian ini terbukti bahwa ada kios tidak resmi digrebek polisi dan menjual itu (pupuk bersubsidi, red),” terangnya.
Bambang menambahkan, seharusnya hal seperti ini menjadi tanggung jawab pengawas yang memantau distribusi pupuk.
“Penyalahgunaan seperti ini sudah terjadi berkali-kali. Jadi kerja pengawas itu apa? Yang saya sampaikan dulu fakta dan kenyataan,” tegas Bambang.
Ia meminta produsen maupun dinas terkait juga bertanggungjawab. Menurutnya akibat hal ini petani menjerit soal kesulitan pupuk dan keluhkan harga pupuk yang mahal.
Sementara Ketua Himpunan Keluarga Tani Indonesia (HKTI) Sragen Saiful Hidayat juga meminta intervesi dari pemerintah akibat kejadian penimbunan yang sering terjadi tersebut.
”Mestinya bupati melalu kepala dinas terkait harus mengambil peran. Kita akan buat diskusi membedah masalah pertanian,” ujarnya Saiful.
Ia juga menyayangkan petani yang selalu menjadi korban dari suatu kebijakan pemerintah. Seperti pada masa panen, harga gabah anjlok. Juga saat tanam, pupuk sulit didapat.
”Situasi ini selalu ada, antisipasi pemerintah harusnya dilakukan,” keluhnya.
Saiful mendesak pemerintah turun tangan jika para petani kesulitan mendapat pupuk. Selain itu perlunya menyediakan alternatif pupuk yang lain, sehingga petani tidak terlalu tergantung dengan pupuk bersubsidi. (fid/luh)