Lingkar.co – Pusat Pelatihan dan Pendidikan Santri Nusantara (P3SN) menyampaikan pernyataan sikap atas perkembangan kasus dugaan keracunan massal yang menimpa ribuan pelajar dan santri di berbagai daerah di Indonesia akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG).
P3SN mencatat data keracunan MBG di berbagai daerah mencapai 4755 siswa/santri. Berikut detail data di 14 provinsi di Indonesia;
- Provinsi Banten 55 siswa/santri
- Provinsi Bengkulu 456 siswa/santri
- Provinsi DI Yogyakarta 1026 siswa/santri
- Provinsi Jawa Barat 1494 siswa/santri
- Provinsi Jawa Tengah 468 siswa/santri
- Provinsi Jawa Timur 252 santri/siswa
- Provinsi Kalimantan Utara 59 santri/siswa
- Provinsi Lampung 344 santri/siswa
- Provinsi NTB 234 santri/siswa
- Provinsi NTT 29 santri/siswa
- Provinsi papua barat 13 santri/siswa
- Provinsi Riau 45 siswa/santri
- Provinsi Sulawesi Tenggara 10 siswa/santri
- Provinsi Sumatra Selatan 270 siswa/santri
Total keracunan MBG di seluruh Indonesia mencapai 4755 siswa/santri
M Busyro Asmuni selaku Direktur Pusat Pelatihan dan Pendidikan Santri Nusantara (P3SN) mengatakan fakta di lapangan menunjukkan adanya masalah serius terkait kualitas makanan MBG ini.
“Alih-alih menyehatkan, distribusi MBG justru menimbulkan serangkaian kasus dugaan keracunan massal di berbagai daerah,” ujarnya, Selasa (23/9/2025).
Kemudian Busyro melanjutkan, berdasarkan hasil monitoring media hingga 9 September 2025, tercatat hampir 5.000 anak, pelajar, dan santri menjadi korban dengan gejala mual, muntah, diare, hingga harus dirawat di rumah sakit.
“Angka ini sangat memprihatinkan karena menyangkut keselamatan generasi penerus bangsa,” tandasnya.
Program MBG merupakan salah satu program nasional yang diluncurkan pemerintah pada tahun 2024 dengan tujuan meningkatkan gizi anak bangsa, mencegah stunting, serta mendukung kesehatan dan konsentrasi belajar siswa.
Sasarannya mencakup, Peserta didik PAUD/TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, serta santri pondok pesantren di seluruh Indonesia.
Melalui MBG, pemerintah berupaya menyediakan makanan sehat, bergizi, dan higienis secara gratis setiap hari sekolah.
Harapannya, program ini dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak dini.
Sehubungan dengan kondisi tersebut, P3SN menyatakan Keprihatinan dan Solidaritas.
“Kami turut prihatin atas musibah yang menimpa para pelajar, santri, guru, dan keluarga korban. Doa terbaik kami panjatkan agar semua korban segera pulih dan tidak ada korban jiwa lagi,” ujar Busyro.
Tanggung Jawab Penyelenggara
Busyro kemudian menuntut tanggungjawab penyelenggara MBG mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, termasuk pelaksana teknis di lapangan atas terjadinya ribuan kasus keracunan tersebut.
“Program MBG sejatinya memiliki niat baik untuk meningkatkan gizi anak bangsa. Namun, pelaksanaan yang tidak terstandar justru menimbulkan dampak buruk. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan penyedia jasa katering harus bertanggung jawab penuh atas terjadinya kasus-kasus ini,” ungkapnya.
Busyro meminta transparansi dan evaluasi serta audit secepatnya. Pasalnya, menurut Busyro, setiap temuan mengenai bahan pangan basi, terkontaminasi bakteri, maupun penyimpanan yang tidak sesuai standar harus dibuka ke publik.
“Kami menuntut adanya audit menyeluruh dan transparan terkait pengadaan, distribusi, dan kualitas pangan MBG. Setiap temuan mengenai bahan pangan basi, terkontaminasi bakteri, maupun penyimpanan yang tidak sesuai standar harus dibuka ke public,” bebernya.
Menurut Busyro, dalam menyediakan fasilitas Pendidikan, pencegahan hal negative dan perlindungan terhadap anak menjadi hal utama dan pertama dilakukan. Dalam kasus MBG, peningkatan pengawasan dari BPOM, Dinas Kesehatan, dan pihak sekolah mutlak diperlukan.
“Negara berkewajiban menjamin hak anak atas makanan sehat dan aman. Oleh karena itu, distribusi MBG harus dihentikan sementara di wilayah yang bermasalah sampai ada jaminan keamanan pangan. Peningkatan pengawasan dari BPOM, Dinas Kesehatan, dan pihak sekolah mutlak diperlukan,” bebernya.
Seruan Moral
Busyro mengingatkan, jangan sampai program yang mestinya menjadi berkah justru berubah menjadi bencana karena kelalaian dan kecerobohan.
“Kami mengingatkan semua pihak bahwa memberi makan kepada anak-anak adalah amanah mulia. Jangan sampai program yang mestinya menjadi berkah justru berubah menjadi bencana karena kelalaian dan kecerobohan,” tuturnya.
P3SN menyerukan agar pemerintah segera mengambil langkah tegas demi keselamatan anak bangsa.
“Keselamatan generasi penerus tidak boleh dikorbankan oleh kepentingan politik maupun kepentingan ekonomi pihak-pihak tertentu,” tutup Busyro.