Lingkar.co – Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menggelar aksi damai dengan cara mengirim ribuan surat ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Kantor Pos, Senin (25/8/2025). Aksi ini menjadi bentuk desakan agar KPK segera memproses hukum dan menangkap Bupati Pati, Sudewo, yang diduga terlibat kasus korupsi.
Koordinator Lapangan (Korlap) Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istiyanto, menegaskan aksi ini bukan demonstrasi, melainkan penyaluran aspirasi warga secara tertib.
“Sesuai keputusan kemarin, pagi ini kita mengadakan aksi mengirim surat ke KPK melalui kantor pos. Jadi kalau kemarin ada isu-isu kita demo, ini bukan aksi demo, tapi aksi damai. Kita mendesak KPK segera memproses hukum terhadap Sudewo dan menangkapnya. Apalagi menurut berita, beliau sudah dipanggil KPK tapi tidak kooperatif dan tidak menghormati lembaga negara,” tegas Teguh.
Ia menyebut, ribuan warga terlibat dalam aksi tersebut. Meski begitu, warga yang tidak bisa hadir tetap diperbolehkan mengirim surat melalui kantor pos di kecamatan masing-masing.
“Awalnya memang sudah sepakat satu pintu. Tapi karena ada warga yang punya kesibukan dan tinggal jauh, kita bebaskan mereka mengirim lewat kantor pos terdekat. Seperti kemarin, warga Tayu sudah lebih dulu mengirim lewat kantor pos cabang Tayu,” jelasnya.
Teguh menambahkan, seluruh surat dikirim secara pribadi, bukan kolektif.
“Kita ingin menunjukkan bahwa ini murni aspirasi warga. Jadi setiap warga menulis dan mengirim sendiri, dengan biaya sendiri. Meskipun dikirim serentak, tapi atas nama pribadi masing-masing,” pungkasnya.
Hanif, salah satu tokoh penggerak aksi, menyebut kegiatan ini menjadi simbol pergerakan masyarakat Pati dalam menyuarakan aspirasi dengan cara damai.
“Kami mengirimkan surat secara simbolis sebagai tanda bahwa Pati terus bergerak memberikan sinyal kepada kantor KPK. Surat ini sebagai bentuk pengantar bahwa pada tanggal 31 nanti, kami akan berangkat ke sana,” ungkap Hanif.
Ia menyebutkan, hingga kini jumlah surat yang sudah terkirim mencapai 1.000–2.000 lembar, dan akan terus bertambah seiring partisipasi warga dari berbagai kecamatan.
“Untuk pengiriman surat ini, kami optimalkan selama tiga hari, namun jika memungkinkan akan lebih lama tidak masalah. Kami juga berencana mengirim surat sebelum berangkat ke Jakarta,” lanjutnya.
Sementara itu, Kantor Pos Pati menyiapkan sembilan loket khusus untuk melayani pengiriman surat dari masyarakat. Eksekutif Manajer Kantor Pos Pati, Yudi Adiyanto, mengatakan pihaknya sudah menambah layanan untuk mengantisipasi lonjakan.
“Ada beberapa loket yang disediakan, ada 9 yang di depan. Insyaallah bisa selesai, tadi bisa disiasati orang satu bisa membawa 5 surat. Satu loket bisa melayani 1–2 menit,” jelas Rudi.
Ia menambahkan, seluruh surat menggunakan layanan reguler dengan biaya Rp14 ribu per kirim, dan estimasi tiba di Jakarta dalam dua hari.
“Biaya reguler hanya Rp14 ribu rupiah dan bisa sampai ke tujuan dua hari,” ujarnya.
Dengan sistem ini, Rudi optimistis ribuan surat aspirasi warga Pati dapat terkirim dengan cepat dan lancar tanpa menimbulkan antrean panjang di kantor pos. (*)