Lingkar.co – Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, M. Ali Wafa atau yang akrab disapa Gus Wafa, turut menanggapi penunjukan Wakil Bupati Pati Risma Ardhi Chandra sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati pada Rabu (21/1/2026). Penunjukan tersebut dilakukan menyusul penetapan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan pemerasan jual beli jabatan perangkat desa.
Gus Wafa menilai langkah cepat pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah dalam menunjuk Plt Bupati merupakan keputusan tepat guna menjaga keberlangsungan roda pemerintahan di Kabupaten Pati. Menurutnya, stabilitas birokrasi dan pelayanan publik harus tetap berjalan normal meskipun daerah sedang menghadapi dinamika politik dan hukum.
“Penunjukan Plt Bupati adalah mekanisme yang sudah diatur dalam perundang-undangan. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana pemerintahan di Pati tetap berjalan stabil dan masyarakat tidak terdampak oleh situasi yang sedang terjadi,” ujar Gus Wafa, Rabu (21/1/2026).
Ia juga berharap Risma Ardhi Chandra dapat segera mengonsolidasikan jajaran internal Pemerintah Kabupaten Pati, termasuk aparatur sipil negara (ASN), agar tetap bekerja profesional dan fokus memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Plt Bupati harus bisa menjadi pengayom, menenangkan suasana, serta memastikan semua program pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan sesuai rencana,” tambahnya.
Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Pati dan Rembang, Gus Wafa menegaskan bahwa DPRD Provinsi Jawa Tengah akan terus memantau perkembangan situasi di Kabupaten Pati. Ia berharap seluruh elemen, mulai dari Forkopimda, tokoh masyarakat, hingga warga, dapat menjaga kondusivitas wilayah.
“Kondisi seperti ini jangan sampai menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Kita percayakan proses hukum berjalan, sementara pemerintahan harus tetap fokus melayani rakyat,” tegasnya.
Sementara itu, penunjukan Risma Ardhi Chandra sebagai Plt Bupati Pati telah resmi dituangkan dalam Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 131/0000757 tertanggal 20 Januari 2026, berdasarkan radiogram Menteri Dalam Negeri. Surat tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maemoen di Pendopo Kabupaten Pati. (*)