Lingkar.co — Pemerintah Rusia menegaskan tidak akan menyalurkan minyak kepada negara-negara yang mendukung kebijakan pembatasan harga minyak Rusia. Moskow menilai kebijakan tersebut sebagai langkah “antipasar” yang mengganggu stabilitas pasar energi global.
Sikap tegas ini muncul di tengah lonjakan permintaan energi dunia akibat eskalasi konflik di Timur Tengah yang memicu ketidakstabilan pasokan minyak.
Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Andrey Rudenko, mengatakan pasar energi global saat ini berada dalam tekanan tinggi karena pasokan yang semakin ketat dan harga yang terus meningkat. Ia menegaskan Rusia tidak akan melayani negara-negara yang dinilai bersikap provokatif terhadap Moskow, termasuk negara-negara yang mendukung Ukraina seperti kelompok G7 dan Australia.
“Pasar energi sedang fluktuatif akibat pengetatan pasokan dan kenaikan harga. Rusia tidak akan menjual minyak kepada negara-negara provokatif,” ujar Rudenko kepada media Rusia Izvestia, Selasa (31/3/2026).
Sebelumnya, sejumlah negara Barat memangkas impor energi dari Rusia dan mendorong penerapan batas harga minyak sekitar US$44 per barel. Kebijakan tersebut sempat membuat Rusia harus menjual minyak mentahnya dengan diskon cukup besar dibandingkan harga pasar global.
Namun dalam beberapa pekan terakhir, kondisi mulai berubah. Minyak mentah Urals milik Rusia justru mengalami lonjakan permintaan dan kini dijual dengan harga premium, terutama ke pasar Asia seperti India dan beberapa negara lainnya.
Data pasar menunjukkan harga Urals DAP West Coast India sempat menembus US$121,5 per barel pada 19 Maret 2026, sekitar US$3,9 lebih tinggi dibandingkan harga acuan Dated Brent. Kondisi ini berbanding terbalik dengan awal Maret, ketika minyak Rusia masih diperdagangkan dengan diskon sekitar US$12 per barel.
Terkait kemungkinan kerja sama dengan negara yang dianggap “tidak bersahabat”, seperti Jepang, Rudenko menilai peluang tersebut masih sulit terealisasi. Menurutnya, posisi Tokyo masih terikat pada kebijakan pembatasan harga yang didorong negara Barat.
“Tokyo terikat oleh pembatasan harga, yang merupakan tindakan antipasar dan mengganggu rantai pasokan,” ujarnya.
Situasi pasar energi global semakin memanas setelah serangan militer yang dilakukan Amerika Serikat bersama Israel terhadap Iran pada 28 Februari 2026. Serangan tersebut memicu konflik lanjutan di kawasan dan berdampak pada jalur distribusi energi dunia.
Ketegangan itu bahkan memicu penutupan de facto Selat Hormuz, jalur strategis yang mengalirkan sekitar 20 persen pasokan minyak dunia.
Akibatnya, harga minyak global melonjak hampir 50 persen hingga mendekati US$120 per barel pada awal bulan ini.
Di tengah lonjakan harga tersebut, pemerintah Amerika Serikat secara mengejutkan memberikan pelonggaran sementara terhadap sanksi minyak Rusia. Kebijakan itu berlaku bagi pengiriman yang dimuat sebelum 12 Maret, dengan izin penjualan hingga 11 April 2026.
Menteri Keuangan Amerika Serikat, Scott Bessent, menyebut langkah tersebut sebagai kebijakan strategis yang juga berpotensi meningkatkan pemasukan Rusia.
“Langkah ini dapat membawa Rusia memperoleh pendapatan anggaran sekitar US$2 miliar,” kata Bessent.
Setelah pelonggaran sanksi tersebut, sejumlah negara di Asia langsung bergerak cepat untuk mengamankan pasokan minyak Rusia. Negara seperti Thailand, Filipina, Vietnam, hingga Indonesia mulai menunjukkan minat membeli minyak Rusia.
Sementara itu, importir utama seperti India dan China terus menyerap pasokan minyak Rusia melalui berbagai skema pengecualian yang tersedia.
Penulis: Putri Septina