Lingkar.co – Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Dr. Bambang Pramusinto, SH, SIP, MSI, mengungkapkan sinergi antara pemerintah, sesama pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan para pemerhati pendidikan dibutuhkan untuk meningkatkan mutu pendidikan di kota Semarang.Saat ini, kata dia, ada sekitar 40 persen PAUD yang telah terakreditasi dengan kategori grid A.
“Jadi PAUD di Kota Semarang itu kan ada 1.200-an atau 1.280-an. Itu ada tiga grid akreditasi A, B, C. Yang A itu sudah sekitar 40 sampai 50 persen, sisanya grid B sama grid C,” katanya.
.
Bambang mengungkapkan hal itu saat ditemui wartawan seusai menjadi narasumber Upgrading Komite PAUD yang digelar oleh Dewan Pendidikan Kota Semarang dengan 100 orang peserta komite PAUD.
Kegiatan dilaksanakan di kampus Graha Wisata (Grawis) Hotel School, Jl Puspowarno Raya, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Sabtu (27/9/2025) siang.
Menurut dia, Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan telah memrakarsai gerak sinergi bersama PAUD dengan grid A untuk mendukung semua terakreditasi sama, grid A.
“Tapi kami sudah buat komitmen, teman-teman yang sudah grid A itu nanti memberikan pendampingan untuk teman-teman yang gridnya masih B dan C,” katanya.
Tujuannya, kata dia, kalau semua sudah grid A, maka tingkat kualitas pembelajaran juga semakin baik karena lebih fokus pada target pembelajaran, “Kalau kualitas pembelajaran baik, outputnya ke anak-anak,” ucapnya.
Ia juga mengapresiasi Dewan Pendidikan Kota Semarang yang selalu pro-aktif sehingga kota Semarang selalu update dalam mengakses berbagai kebijakan.
Terkait anak putus sekolah, Bambang menyebut pendataan sudah dilakukan dalam aplikasi Bambu Apus dan pendampingan terhadap 316 anak yang terdata agar tetap memiliki kompetensi untuk bersaing di dunia industri melalui pendidikan kesetaraan kejar paket.
“Ya, jadi kami kan punya aplikasi ini, Bambu Apus, ya untuk mendata anak putus sekolah. Nah, tapi kami tidak hanya gunakan aplikasi, kami kolaborasi dengan Camat Lurah,” jawabnya.
“Nah, kami buat program Guru Bersamamu. Itu memberdayakan guru-guru penggerak yang ada di kota Semarang, jumlahnya banyak, ada 600, sambungnya.
Mereka yang putus sekolah, kata dia, akan memperoleh hak pendidikan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang memfasilitasi kejar paket A, B, dan C. Sebab, pada dasarnya anak putus sekolah itu anak yang enggan sekolah di sekolah reguler.
“Makanya alternatifnya ya di kejar paket. Nah, kami kerjasama dengan sekolah kesetaraan yang mau memberikan fasilitas gratis. Jadi kami tempatkan di PKM terdekat yang gratis, terus didampingi sama guru-guru penggerak, gitu,” urainya.
Meski demikian, terdapat kendala dalam evaluasi pelaksanaan agar mereka bisa belajar di PKBM, yakni persoalan jarak tempuh dari rumah menuju PKBM. Maka, pihaknya mengupayakan bantuan.
“Kemarin muncul satu kendala transport. Pak, ini pembelajaran sudah jalan. PKPM-nya sudah oke semua, gratis enggak apa-apa, tapi jarak siswa tertentu itu jauh, gitu,” kata dia menceritakan.
“Maksudnya, kemarin ada ide dibeliin sepeda. Jadi kalau nanti kita survei, bisa ditemukan dengan sepeda, mending kita beliin sepeda. Gampangnya satu juta, beliin sepeda kan,” imbuhnya.
Ketua Dewan Pendidikan Kota Semarang, Dr. Drs. Budiyanto, SH, MHum menambahkan, pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Maka dari itu, pemerintah harus mempersiapkan pendidikan yang bermutu, transparan, dan partisipatif menuju kota Semarang yang semakin hebat.
“Pendidikan merupakan modal dasar yang investasi jangka panjangnya untuk mempersiapkan masa depan anak bangsa yang lebih baik,” tandasnya.
Dengan demikian, menurutnya, prioritas pembangunan Pemkot Semarang pada pendidikan dan kesehatan sudah sangat tepat dan sesuai amanat konstitusi dan perundangan, “Sudah banyak sekolah swasta gratis dengan bantuan Pemkot Semarang, selanjutnya memperhatikan bagaimana pendidikan juga dinikmati oleh kaum difabel, tidak perlu dibeda-bedakan karena itu hak warga,” tegasnya.
“Maka program pemerintah harus mengupayakan terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas menguasai pengetahuan dan teknologi, sehat fisik, sehat mental, memiliki kecakapan hidup, dan etika yang baik untuk kejayaan Indonesia,” pungkasnya. (*)
Penulis: Ahmad Rifqi Hidayat