Lingkar.co – Menjelang Muktamar X PPP tidak boleh ada pemecatan kader maupun pengurus. Saat ini semua harus fokus untuk menjaga kondusifitas partai, dan mempersiapkan baik-baik agar perhelatan akbar partai politik warisan ulama Indonesia berjalan dengan lancar dan sesuai harapan kader maupun simpatisan. Hal ini disampaikan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Pelalawan Dwi Surya Pamungkas, dan Ketua DPC PPP Palu, Shauqi Husen Maskati
Dwi menegaskan untuk menjaga kondusifitas, tidak boleh ada pemecatan kader maupun pengurus pada momen menjelang Muktamar X, sementara Shauqi lebih menitikberatkan untuk menegaskan bahwa tugas Muhammad Mardiono selaku Pelaksana Tetap (Plt) Ketua Umum DPP PPP hanya mempersiapkan partai menghadapi pemilu dan menggelar Muktamar.
“Jaga kondusifitas. Jangan mau diadu domba dengan kepentingan seseorang,” kata Dwi dalam keterangan tertulisnya, Senin (16/6/2025).
Menurut dia, semua DPC dan DPW bahkan DPP harus fokus pada persiapan muktamar. Ia mengingatkan hasil rapat DPP PPP pada bulan Maret lalu, tidak ada pergantian ketua DPC maupun DPW sebelum muktamar.
“Jelas disampaikan pada rapat DPP PPP pada tanggal 17 Maret 2025 memutuskan tidak ada pergantian ketua DPW/DPC status Plt melalui Muswilub atau muscablub,” imbuhnya.
Ia menilai, adanya kelompok atau DPC yang menyuarakan pergantian DPW PPP NTT maupun yang meminta pemecatan Gus Rommy merupakan pihak yang tidak menerima informasi terbaru dari DPP PPP.
“Nah DPC yang mungkin menandatangani kesepakatan itu bisa jadi DPC-DPC yang tidak update informasi. Pahamnya hanya terkait personal ataupun daerah mereka mungkin tidak memahami konsolidasi tinggalan nasional,” tukasnya.
Dirinya berharap jangan sampai ada kekisruhan atau konflik sesama DPC maupun dengan DPW pada momen ini. Baginya tidak ada persoalan yang tidak dapat diurai untuk mendapatkan solusi terbaik, terlebih hanya karena perbedaan pandangan tentang calon yang bakal diusung pada muktamar. “Harapan saya, jangan sama-sama kita yang terus berbenturan, tak ada benang yang kusut yang tak bisa kita bentang dengan tangan dingin,” tandasnya.
“Terkait tanggapan apa yang menjadi keluhan terhadap DPW yang katanya tidak ada respon, begitu juga katanya DPC sudah melaporkan ke DPP. Toh tidak ada respon juga, artinya semua persoalan itu ada mekanisme organisasi yang harus dilalui,” jelasnya melanjutkan.
Tugas Plt Ketum DPP PPP
Senada, Ketua DPC PPP Palu, Shauqi Husen Maskati alias Oky Maskati menegaskan bahwa pasca pelengseran Suharso Monoarfa, tugas Muhammad Mardiono selaku Plt Ketum DPP PPP ada 2, membawa PPP menang menghadapi pesta demokrasi Februari 2024 lalu dan segera melaksanakan muktamar.
“Tugas Plt (Mardiono) sih menurut saya pasca penggulingan Suharso, cuma ada 2. Mengantar PPP menyelesaikan pemilu dan mensegerakan Muktamar,” tegasnya.
Menurut dia, Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP telah mengamanatkan tidak ada pemecatan. Baik personal seperti tuntutan pemecatan terhadap Muhammad Romahurmuziy maupun pemecatan DPW PPP NTT.
“Sudah disuarakan dan sudah disepakati di Mukernas, tidak ada pemecatan jelang muktamar. Hari gini masih main pecat memecat, udah ga zaman,” tandasnya.
Sebagai informasi, ramai diberitakan sejumlah kader PPP DKI Jakarta menggelar aksi demonstrasi yang menuntut pemecatan Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Muhammad Romahurmuziy alias Gus Rommy. Demonstrasi tersebut berlangsung di depan Kantor DPP PPP pada Rabu, 4 Juni 2025. Selanjutnya, pada hari Senin (9/6/2025) di sekretariat DPW PPP Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 22 DPC kabupaten dan kota di NTT menggelar aksi unjuk rasa. Mereka mendesak DPP PPP agar segera memecat Muhammad Romahurmuziy atau Rommy dari kepengurusan partai.
Aksi yang sama juga terjadi di kantor DPW PPP Riau di Pekanbaru pada Kamis (12/6/2025) kemarin. Mereka mendesak agar DPP PPP memecat Muhammad Romahurmuziy dari jabatannya sebagai Ketua Majelis Pertimbangan.
Sementara di Riau, sejumlah DPC dikabarkan menandatangai surat pernyataan menginginkan Plt Ketua dan Plt Sekretaris DPW dievaluasi DPP dan diganti dari jabatannya. Dari surat yang beredar, beberapa DPC mulai dari ketua dan sekretaris DPC menandatangani surat tersebut yang berisikan harapan kepada DPP mengevaluasi kinerja Plt Ketua dan Sekretaris DPW. (rf)