BLORA, Lingkar.co – Bupati Blora Arief Rohman memberikan tanggapan soal larangan mudik oleh pemerintah pusat. Menurutnya, kebijakan tersebut sangat dilematis lantaran budaya mudik sudah menjadi agenda tahunan masyarakat Indonesia, khususnya yang tinggal di wilayah Pulau Jawa.
“Ya kita, pemerintah daerah akan tetap ikut kebijakan pemerintah pusat. Tapi saya merasa ini masih dilematis. Karena mereka (para perantau, Red) sudah tidak mudik tahun lalu,” ucap Arief Rohman.
Baca Juga:
Arief Rohman Usul Perantau Boleh Mudik dengan Syarat Tertentu
Menurutnya, mudik lebaran sudah menjadi tradisi di Indonesia. Namun, Arief menambahkan, kalau dalam kondisi seperti sekarang, pelaksanaannya tidak bisa berbondong-bondong.
Arief mengaku kesulitan melarang warganya yang tinggal di perantauan untuk pulang ke kampung halaman. Namun, dia masih optimistis warganya yang merantau bisa pulang asal dalam bersifat parsial dan tidak berbondong.
“Sekali lagi ini memang dilematis. Masa iya kita melarang untuk nyadran kan itu tradisi, mau menengok orangtuanya,” terangnya.
Baca Juga:
Program Kerja 99 Hari Pertama, Gelar Blora Mengaji
Agar Warganya Bisa Mudik, Bupati Blora Melobi Pemerintah Pusat dan Provinsi
Sebelumnya, Arief Rohman juga berencana mengirim surat ke pemerintah provinsi dan pemerintah pusat terkait kebijakan larangan mudik. Menurutnya, hal tersebut perlu untuk dilakukan mengingat banyak warganya yang berkeluh kesah ingin pulang ke kampung halaman.
“Upaya melobi sejumlah pihak akan tetap kita lakukan. Tapi belum tahu hasilnya bagaimana karena keputusan pusat sudah final. Tapi berdoa saja nanti ada keringanan, barangkali yang sudah swab dan vaksin boleh mudik,” jelasnya.(oru/lut)