Lingkar.co – Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Wamendes PDTT), Budi Arie Setiadi menegaskan pentingnya pemanfaatan hutan. Tidak hanya sebatas sebagai daerah pelestarian alam dan resapan.
Lebih dari itu, hutan juga berfungsi sebagai penyangga lingkungan dengan tetap memanfaatkannya untuk kesejahteraan masyarakat.
“Sebagai bagian dari reforma agrarian, perhutanan sosial menyediakan lahan yang dibutuhkan petani, namun jelas harus tetap menjalankan protokol perlindungan hutan,” ujarnya.
Wamendes menyampaikan hal itu saat membuka acara Rapat Koordinasi Kepala Desa se-Kabupaten Kerinci dan Workshop Nasional bertema Peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah Serta Para Pihak dalam Mendukung Perhutanan Sosial yang Berkelanjutan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Pertumbuhan Perekonomian Nasional di Kabupaten Kerinci, Selasa (14/3/2023).
Menurut Wamendes, hutan dapat digunakan untuk mendukung kreatifitas warga dalam menunjang ekonomi di desa setempat.
Kendati demikian, ia mengingatkan, hal itu harus tetap dalam kolaborasi seluruh pihak. Mulai pemerintah pusat hingga ke level desa.
“Fungsi hutan tidak boleh hilang. Baik sebagai penyangga lingkungan atau apapun. Tapi hutan bisa digunakan sebagai daya dukung dan kreatif dalam ekonomi,” lanjutnya.
Sebagai informasi, Kabupaten Kerinci memiliki 11.000 hektare lahan perhutanan sosial di 22 desa. Dengan simulasi angka atas jumlah tersebut, Wamendes memperkirakan sedikitnya ada 2.200 keluarga yang dapat diangkat kesejahteraannya dengan pemanfaatan perhutanan sosial.
“Di Kabupaten Kerinci ini ada 11 Ribu hektare mencakup 22 desa. Berarti 1 desa kurang lebih 500 hektare perhutanan sosial. Kalau ada 500 hektar setiap desa di mana 1 keluarga 5 hektar berarti 1 desa ada 500 keluarga kali 22 desa berarti ada 2.200 keluarga di Kabupaten Kerinci yang bisa meningkat kesejahteraan warganya,” jabar Wamendes.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan, Kemendes PDTT juga mengarahkan model perhutanan sosial secara khusus. Salah satunya bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMNDes) bisa menjadi lembaga aggregator untuk menjalankan perdagangan karbon hingga mendapatkan mikro.
Selain itu, katanya, prioritas pemanfaatan dana desa juga dapat dipergunakan untuk kegiatan yang mendukung perhutanan sosial, termasuk penyertaan modal kepada BUMDes.
“Saya menegaskan, dana desa dapat digunakan untuk memperkuat BUM Desa dan perhutanan sosial. Tujuannya agar kesejahteraan warga desa di dalam dan sekitar hutan segera meningkat,” tadasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Provinsi Jambi, Abdullah Sani, mengaku optimis segala program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perhutanan sosial dapat terwujud.
“Ekonomi akan maju karena di lokasi itu insya Allah akan tumbuh berkembang dengan kelestarian lingkungan yang tetap terjaga. Komoditas mayoritas adalah kopi, madu, aren yang semoga terus maju,” terangnya.
Sejalan dengan hal itu, ia meminta seluruh pihak terlibat sesuai dengan tugas dan fungsinya. Ia juga berharap, program yang ia kembangkan bisa sinergi dengan pemerintah pusat sampai pemerintah desa.
“Kita sepakat untuk mewujudkan semua program ini kita tentu tidak bisa kerja sendiri-sendiri. Harus ada sinergi antara pemerintah pusat dengan provinsi dengan kabupaten kota juga sinergi dengan pemerintah desa. Perlu sinergi dan kolaborasi antara semua OPD terkait,” pungkas Wamendes PDTT tersebut.
Hadir dalam Workshop nasional tersebut 285 kepala desa. Hadir pula Bupati Kerinci Adirozal, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jambi, Fadli Sudria, Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial Kementerian LHK, Sabda, Direktur Pelayanan Investasi Kementerian Desa PDTT, Supriadi, Direktur Warsi, Adi Junaidi, Ketua ADKI, Fikri El Aziz, dan para pendamping desa. (*)
Penulis: Ahmad Rifqi Hidayat
Editor: Ahmad Rifqi Hidayat