Lingkar.co – Pemerintah Indonesia menegaskan kedaulatan teritorial di Pulau Sebatik setelah rampungnya penegasan batas darat dengan Malaysia. Hasil kesepakatan tersebut menambah luas wilayah sah Republik Indonesia sebesar 127,3 hektare.
“Penyelesaian penegasan batas di Pulau Sebatik merupakan wujud nyata keberhasilan diplomasi damai yang memperkuat kedaulatan teritorial Indonesia,” kata Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/4/2026).
Berdasarkan kesepakatan itu, area seluas 127,3 hektare yang sebelumnya masuk dalam wilayah Malaysia kini resmi menjadi bagian dari Indonesia. Di sisi lain, sekitar 4,9 hektare wilayah yang sebelumnya tercatat sebagai bagian Indonesia beralih menjadi milik Malaysia.
Sebagai langkah memperkuat fungsi kawasan perbatasan, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp86 miliar pada 2026. Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung operasional 15 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang dikelola oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).
Sejak Desember 2016 hingga Oktober 2024, Indonesia telah membangun dan meresmikan 15 PLBN dari total 18 pos yang direncanakan di berbagai wilayah perbatasan. Beberapa di antaranya meliputi PLBN Entikong, Motaain, Skouw, hingga PLBN Sebatik yang baru saja menyelesaikan penegasan batas darat.
Muhammad Qodari menjelaskan bahwa fungsi PLBN kini berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan. Tercatat lebih dari 2,4 juta orang melintas melalui 15 PLBN tersebut, dengan total nilai perdagangan mencapai Rp13,5 triliun.
Lebih lanjut, Kantor Staf Presiden (KSP) terus melakukan pemantauan dan verifikasi lapangan secara berkala guna memastikan operasional PLBN berjalan optimal. Upaya ini juga mencakup koordinasi dalam proses ratifikasi Border Crossing Agreement (BCA) antara Indonesia dengan Malaysia serta Indonesia dengan Timor-Leste.
Keberadaan PLBN strategis seperti Motaain di Nusa Tenggara Timur dan Skouw di Papua dinilai mampu meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara serta mendorong aktivitas ekspor produk lokal. Pemerintah pun berkomitmen menjadikan kawasan perbatasan sebagai beranda terdepan negara yang aman, tertata, dan berdaya saing ekonomi tinggi.
Penulis: Putri Septina