Lingkar.co – Pemerintah Kabupaten Blora, Jawa Tengah bakal membelikan mobil dinas baru untuk semua kecamatan yang tersebar di 16 kecamatan se Kabupaten Blora.
Total anggaran yang dikeluarkan untuk pembelian mobil dinas baru di 16 kecamatan se Kabupaten Blora tersebut sebesar Rp 3,76 miliar, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023.
Semua mobil dinas baru untuk 16 kecamatan se Kabupaten Blora itu berupa Toyota All New Avanza Tipe E (tipe terendah) sudah terdistribusikan ke masing-masing kecamatan, tinggal menunggu serah terimanya.
Bupati Blora Arief Rohman mengatakan mobil dinas baru sebanyak 16 buah yang didistribusikan ke 16 kecamatan tersebut nantinya akan digunakan untuk operasional kecamatan, bukan diperuntukan sebagai mobil dinas camat.
“Itu mobil dinas bukan untuk mobil dinas camat ya, bukan untuk kegiatan camat, tapi untuk operasional kegiatan kecamatan. Sehingga unsur kecamatan yang ada bisa menggunakan untuk operasional, seperti PKK Kecamatan, dan organisasi masyarakat tingkat kecamatan,”kata kata Gus Arief sapaan akrab Bupati Blora itu, Senin 10 Maret 2023.
“Misalnya MUI, dan organisasi masyarakat lainnya bisa ikut menggunakan untuk kegiatan pelayanan atau menghadiri undangan ke desa-desa,” sambungnya.
Gus Arief menegaskan bahwa mobil dinas tersebut tidak boleh dikuasai atau dibawa pulang oleh camat atau perangkat kecamatan.
“Karena ini mobil operasional kecamatan, bukan mobil dinas camat. Maka wajib diparkir di kantor kecamatan ketika tidak dipergunakan. Tidak boleh dibawa pulang. Jika sewaktu-waktu ada yang ingin memakai langsung ke garasi di kantor kecamatan,” tegasnya.
Menurut Gus Arief, mobil operasional baru tersebut untuk mengganti mobil Suzuki APV yang tahun 2021 lalu diberikan hibah pinjam pakai untuk operasional Koramil Se Kabupaten Blora, pada 8 Maret 2021 lalu.
“Setelah hibah tersebut, kecamatan tidak punya kendaraan operasional. Hanya ada mobil dinas camat Terios silver. Jika camat ada kegiatan, perangkat lainnya bingung ketika dapat undangan kegiatan luar karena tidak ada kendaraan operasional ke desa-desa,” kata Gus Arief.
“Sehingga banyak yang mengusulkan adanya pengadaan mobil operasional baru untuk pelayanan ibu-ibu PKK, KB, dharma wanita, dan lain-lain. Jadi ini bukan mobil dinas jabatan camat,” sambungnya.
Penulis : Lilik Yuliantoro
Editor : Mickel Wibowo
