Lingkar.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang terima 4.789 laporan melalui kanal Lapor Semar Solusi AWP dalam periode Januari hingga Juli 2025.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Semarang, Soenarto menyampaikan, dibanding sebelumnya, laporan pengaduan tidak berkurang maupun meningkat, tetapi cenderung dinamis.
“Setelah diresmikan kanal pengaduan ini, laporan yang masuk jumlahnya sampai Juli sebanyak 4.396 khusus untuk laporan. Mayoritas masalah infastruktur yakni jalan rusak atau penerangan jalan yang mati,” katanya kepada Lingkar.co, Jumat (7/8/2025).
Dari data yang ada, sebanyak 1.197 laporan infastruktur masuk ke DPU, 892 di Disperkim, lalu Dishub 776 laporan. Dari jumlah yang ada, hampir semua telah diselesaikan, dan ada beberapa yang diselesaikan secara bersyarat.
Terkait penanganan aduan, pihaknya mengatakan, dari aduan yang masuk, akan diteruskan ke dinas – dinas terkait paling lama 24 jam, lalu akan dilakukan penanganan paling lama tiga hari setelah laporan masuk.
“Laporan akan dilakukan penanganan paling lama tiga hari, contohnya seperti aduan jalan rusak, dari aduan yang masuk akan diteruskan ke dinas terkait, seperti jalan rusak akan diteruskan ke masing-masing kewenangan jalan, provinsi maupun pusat,” ujarnya.
Lanjutnya, adanya penanganan jalan rusak, Soenarto menjelaskan, terdapat tiga kewenangan yang melakukan penanganan, yaitu kota, provinsi dan kewenangan pusat. Misalnya terkait jalan rusak.
“Perbaikan jalan ini terdapat tiga kewenangan, namun masyarakat tidak perlu kawatir, kami akan meneruskan ke masing-masing terkait kewenangan perbaikan. Sepeti Jalan Provinsi akan teruskan ke Laporgub dan untuk kewenangan Jalan Pusat, akan diteruskan ke SP4N-LAPOR!,” tambah dia
Sementara itu, Dian Aryanto selaku Kabid Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik menuturkan, pada semester pertama ini, penanganan tercepat diraih oleh Kecamatan Tembalang, Kecamatan Pedurungan dan PDAM Tirta Moedal.
“Penanganan tercepat ada di Kecamatan Tembalang, Kecamatan Pedurungan dan PDAM Tirta Moedal. Sedangkan untuk OPD terbanyak mendapatkan aduan terdiri dari DPU, Disperkim, Dishub, laporan ini kewenangannya berbeda,” tambah dia.
Arya sapaan akrabnya menambahkan, dari ribuan aduan yang masuk, menurut data yang ada, sebanyak 4.458 sudah dilakukan penanganan dan sebanyak 251 sedang dalam proses penanganan.
“Khusus pengaduan jumlahnya 4.396, infomasi 103 dan aspirasi jumlahnya 294,” pungkasnya. ***
Dapatkan update berita pilihan dan terkini setiap hari dari lingkar.co dengan mengaktifkan Notifikasi. Lingkar.co tersedia di Google News, s.id/googlenewslingkar , Kanal Telegram t.me/lingkardotco , dan Play Store https://s.id/lingkarapps
